Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang menyusun orang-orang yang tepat untuk menduduki jabatan dalam Kabinet Kerja jilid II. Jokowi diharapkan tidak menunjukkan orang yang sudah memiliki jabatan strategis di partai politik.
Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan Jokowi seharusnya membentuk kabinet yang terdiri dari orang-orang yang benar-benar memilik kompetensi dan profesional.
"Secara kuantitas jumlah anggota kabinet dari unsur parpol tidak melebihi unsur profesional dan proses pengangkatan anggota kabinet lebih dominan berdasarkan kompetensi dan profesionalisme dibanding akomodasi kepentingan politik semata," kata Pangi, Rabu (31/7/2019).
Menurut Pangi, keberadaan orang yang memiliki jabatan strategis di partai tidak akan loyal terhadap kepentingan kabinet yang dipimpin presiden Jokowi.
"Oleh karena itu, menteri dari unsur parpol seharusnya tidak memiliki jabatan strategis di partainya. Sekali lagi, Presiden harus mampu mengendalikan kabinet secara tegas, efektif tanpa ada loyalitas ganda para menteri-nya," tegasnya.
Jokowi, kata Pangi, seharusnya memiliki kewenangan itu sepenuhnya karena presiden adalah satu-satunya orang yang memiliki hak prerogatif dalam penyusunan kabinet.
Diketahui, beberapa partai politik di Koalisi Indonesia Kerja secara terang-terangan sudah meminta "jatah menteri" di periode kedua Jokowi bersama Maruf Amin. Bahkan beberapa partai oposisi juga dikabarkan merapat demi kursi Kabinet Indonesia Kerja jilid II.
