Singgung Pembuatan dan Kegunaan E-KTP, Fahri: Jangan-jangan Lagi Diobyekin

Chandra Iswinarno | Novian Ardiansyah | Suara.com

Rabu, 31 Juli 2019 | 21:43 WIB
Singgung Pembuatan dan Kegunaan E-KTP, Fahri: Jangan-jangan Lagi Diobyekin
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. [Suara.com/Novan Ardiansyah]

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah cepat tanggap tanggapi maraknya jual beli data e-KTP dan kartu keluarga (KK).

Bahkan, ia menyebut seharusnya Presiden Joko Widodo dapat membuat Perppu menanggapi hal tersebut.

"Sebenarnya kalau yang darurat begini saya minta presiden bikin perppu aja. Karena pencurian data warga negara ini sudah masif," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (31/7/2019).

Selain itu, ia menyarankan Jokowi segera membuat peraturan pengganti undang-undang (perppu). Tak hanya itu, Fahri juga menyarankan kepada pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) untuk membuat protokol perlindungan data penduduk.

"Pokoknya Kemendagri gini lah, segera itu selesaikan e-KTP dan segera bikin protokol perlindungan kepada data penduduk," ujar Fahri.

Adanya transaksi jual beli data e-KTP dan KK membuat Fahri curiga ada maksud lain program pemerintah pengganti KTP konvensional menjadi KTP elektronik. Mengingat lamanya proses pembuatan e-KTP yang tak sedikit dikeluhkan masyarakat.

"Ini KTP-nya nggak jadi-jadi, jangan-jangan itu memang lagi diobyekin orang. Saya curiga nih e-KTP lama banget ya ini kan sudah lebih dari 10 tahun masa sih nggak selesai-selesai. Orang tadinya mau dipakai di Pemilu 2014 ini nggak selesai-selesai," ujar Fahri.

"Saya curiga, jadi ini data penduduk kita bukannya mau dipakai untuk ngurus republik. Tetapi, mau didagangkan ke swasta. Ya buktinya, guna e-KTP buat kita pribadi apa? buat warga negara belum ada. Tetapi, sudah bermanfaat buat orang lain yang dagang-dagang data kita keluar negeri," tandasnya.

Sebelumnya, Kemendagri telah melaporkan kasus jual beli data penduduk ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil). Jual beli data penduduk itu lewat e-KTP dan Kartu Keluarga atau KK.

Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pelaporan sudah dilakukan pada Selasa (30/7/2019).

"Hari ini secara resmi Dirjen Dukcapil melaporkan ke Bareskrim," kata Tjahjo saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa kemarin.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Polisi Sudah Identifikasi Akun Penyebar Jual Beli Data Pribadi di Medsos

Polisi Sudah Identifikasi Akun Penyebar Jual Beli Data Pribadi di Medsos

News | Rabu, 31 Juli 2019 | 18:09 WIB

Kemendagri: Jangan Sering Upload KTP, Apalagi Punya Pacar Baru

Kemendagri: Jangan Sering Upload KTP, Apalagi Punya Pacar Baru

News | Rabu, 31 Juli 2019 | 17:38 WIB

Utas Jual-Beli NIK dan KK Dilaporkan Kemendagri, @hendralm: Speak Up Salah?

Utas Jual-Beli NIK dan KK Dilaporkan Kemendagri, @hendralm: Speak Up Salah?

News | Rabu, 31 Juli 2019 | 09:57 WIB

Mendagri Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Jual-Beli Data Penduduk di Medsos

Mendagri Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Jual-Beli Data Penduduk di Medsos

News | Selasa, 30 Juli 2019 | 22:06 WIB

Terkini

Status Honorer Dihapus 2027, FSGI: Jangan Sampai Picu Krisis Guru dan Gaji Tak Layak!

Status Honorer Dihapus 2027, FSGI: Jangan Sampai Picu Krisis Guru dan Gaji Tak Layak!

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 14:00 WIB

Cegah Gesekan El Clasico, Polresta Tangerang Patroli Keliling di Titik Nobar Persija-Persib

Cegah Gesekan El Clasico, Polresta Tangerang Patroli Keliling di Titik Nobar Persija-Persib

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 13:45 WIB

Hapus Jejak Tiang Monorel, Pramono Anung Buka Perdana CFD Rasuna Said sebagai Ikon Baru Jakarta

Hapus Jejak Tiang Monorel, Pramono Anung Buka Perdana CFD Rasuna Said sebagai Ikon Baru Jakarta

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 12:41 WIB

Usut Jaringan Internasional! 321 WNA Operator Judol Jakbar Dipindahkan ke Imigrasi

Usut Jaringan Internasional! 321 WNA Operator Judol Jakbar Dipindahkan ke Imigrasi

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 12:13 WIB

Polda Metro Kerahkan Ratusan Polis Jaga Ketat HUT GRIB Jaya di GBK

Polda Metro Kerahkan Ratusan Polis Jaga Ketat HUT GRIB Jaya di GBK

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 11:52 WIB

Milad GRIB Jaya di GBK, Polda Metro Siagakan Personel Antisipasi Macet dan Kepadatan

Milad GRIB Jaya di GBK, Polda Metro Siagakan Personel Antisipasi Macet dan Kepadatan

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 11:31 WIB

Puluhan Warga Inggris Korban Wabah Hantavirus Kapal Pesiar Diisolasi Ketat

Puluhan Warga Inggris Korban Wabah Hantavirus Kapal Pesiar Diisolasi Ketat

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 11:05 WIB

Analis Intelijen Barat Puji Iran Tetap Kokoh Meski Selat Hormuz Digempur AS

Analis Intelijen Barat Puji Iran Tetap Kokoh Meski Selat Hormuz Digempur AS

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 11:05 WIB

Respon Iran Atas Tawaran Damai AS Masih Misteri, Tenggat Waktu Marco Rubio Habis

Respon Iran Atas Tawaran Damai AS Masih Misteri, Tenggat Waktu Marco Rubio Habis

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 10:05 WIB

Rudal Iran yang Dipakai Serang Kapal Amerika Ternyata Bertuliskan Pesan Ini

Rudal Iran yang Dipakai Serang Kapal Amerika Ternyata Bertuliskan Pesan Ini

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 09:32 WIB