MUI Sebut Perwakot Perlindungan Ulama Tidak Perlu Dibentuk

Agung Sandy Lesmana, Ria Rizki Nirmala Sari

Kamis, 01 Agustus 2019 | 22:41 WIB
MUI Sebut Perwakot Perlindungan Ulama Tidak Perlu Dibentuk
Wali Kota Padang Mahyeldi Anharullah. [Klikpositif]

Suara.com - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah segera menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Ulama dan Tokoh Masyarakat. Menanggapi itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan tidak perlu ada peraturan tambahan hanya untuk melindungi warga negara.

Ketua MUI Abdullah Jaidi mengatakan bahwa peraturan untuk melindungi seluruh warga negara itu sudah tercantum dalam undang-undang. Karenanya tidak perlu lagi apabila ada peraturan yang mengatur perlindungan ulama dan tokoh masyarakat.

"Saya kira peraturannya sudah ada tidak perlu dibentuk lagi. Sudah ada undang-undangnya," kata Abdullah di Kantor Kemenag RI, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (1/8/2019).

Lagipula, menurut Abdullah, melindungi warga negara itu sudah menjadi kewajiban seluruh pihak. Para ulama dan tokoh masyarakat juga tak luput mendapatkan hak untuk dilindungi.

"Baik mereka itu ulama ataupun individual jadi tidak terkecuali, tidak sekedar ulama, setiap warga negara berhak dilindungi dalam kehidupan berbangsa dan negara ini," tandasnya.

Sebelumnya disampaikan, kalau Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah bakal mempercepat penerbitan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Ulama dan Tokoh Masyarakat.

Ia mengatakan, sebagai wali kota, berkewajiban memberi perlindungan kepada ulama dan tokoh masyarakat.

Mahyeldi menegaskan hal tersebut saat hadir dalam Kajian Akbar bersama Ustad Adi Hidayat di GOR Adzkia, Taratak Paneh, Padang, Jumat (26/7) pekan lalu.

Namun, rencana pemkot segera menerbitkan peraturan itu dikecam banyak pihak. Aktivis keberagaman Sudarto misalnya, mengatakan wacana dan inisiatif Wali Kota Padang itu layak ditolak karena berpotensi melahirkan pasal karet dan diskriminatif.

baca juga

"Apakah ada ancaman? Ancaman seperti apa dan perlindungan seperti apa? Aturan seperti itu menurut saya justru merendahkan mutu demokrasi dan akal sehat manusia. Saya pribadi menolak," ujar Sudarto saat dihubungi Covesia.com—jaringan Suara.com, Rabu (31/7/2019).

Sudarto menjelaskan, wacana yang digulirkan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah itu patut didebat karena berpotensi memakan banyak 'korban' melalui pasal-pasal karet dan diskriminatif.

"Semuanya harus dibuat jelas dulu. Perlindungannya seperti apa? Ulama dan tokoh masyarakatnya seperti apa? Aturan hukum harus dirancang sejelas mungkin. Ini definisinya bisa melebar ke mana-mana," kata Sudarto.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Soal Perwako Perlindungan Ulama di Padang, Kemenag Anggap Sebagai Inovasi

Soal Perwako Perlindungan Ulama di Padang, Kemenag Anggap Sebagai Inovasi

News | Kamis, 01 Agustus 2019 | 22:24 WIB

Dikecam! Padang Mau Terbitkan Perwako Perlindungan Ulama

Dikecam! Padang Mau Terbitkan Perwako Perlindungan Ulama

News | Rabu, 31 Juli 2019 | 14:28 WIB

Terkini

Sebut Belum Ada di Indonesia, Pramono Bakal Sulap Hutan Kota UI Jadi Hutan Raya Jakarta

Sebut Belum Ada di Indonesia, Pramono Bakal Sulap Hutan Kota UI Jadi Hutan Raya Jakarta

News | Kamis, 19 November 2026 | 11:38 WIB

Apa Isi Konten 19 Ribu Kanal Youtube Pro Pemerintah Indonesia yang Ditutup Google?

Apa Isi Konten 19 Ribu Kanal Youtube Pro Pemerintah Indonesia yang Ditutup Google?

News | Kamis, 19 November 2026 | 11:37 WIB

Pochettino Mulai Berbenah, Manchester United Bidik Eks Rekan Keponakan Sultan Brunei

Pochettino Mulai Berbenah, Manchester United Bidik Eks Rekan Keponakan Sultan Brunei

Bola | Kamis, 19 November 2026 | 11:35 WIB

Belanja Warga Jateng Meningkat Jelang Nataru 2027, BI Prediksi Tekanan Harga Ikut Naik

Belanja Warga Jateng Meningkat Jelang Nataru 2027, BI Prediksi Tekanan Harga Ikut Naik

Jawa Tengah | Kamis, 19 November 2026 | 11:34 WIB

21 Tahun Menanti! FIN.K.L Akhirnya Beri Sinyal Kuat Comeback Lengkap, Intip Foto Profil Terbarunya

21 Tahun Menanti! FIN.K.L Akhirnya Beri Sinyal Kuat Comeback Lengkap, Intip Foto Profil Terbarunya

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 11:31 WIB

Teror Toxic Positivity: Saat Kesedihan Dianggap Dosa dan Kurang Ibadah

Teror Toxic Positivity: Saat Kesedihan Dianggap Dosa dan Kurang Ibadah

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 11:30 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, YLBHI Peringatkan Potensi Kriminalisasi Aktivis

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, YLBHI Peringatkan Potensi Kriminalisasi Aktivis

News | Kamis, 19 November 2026 | 11:29 WIB

Mahasiswi UI Ditemukan Meninggal Dunia Usai Terjatuh dari Lantai 12 Apartemen di Depok

Mahasiswi UI Ditemukan Meninggal Dunia Usai Terjatuh dari Lantai 12 Apartemen di Depok

News | Kamis, 19 November 2026 | 11:28 WIB

Terima Aduan Ibu-Ibu di Angkutan Umum, Pramono Perintahkan Penertiban Pasar Hewan Jatinegara

Terima Aduan Ibu-Ibu di Angkutan Umum, Pramono Perintahkan Penertiban Pasar Hewan Jatinegara

News | Kamis, 19 November 2026 | 11:27 WIB

Kisah Salim Kancil: Nyawa Petani yang Hilang di Balik Tambang Ilegal

Kisah Salim Kancil: Nyawa Petani yang Hilang di Balik Tambang Ilegal

Video | Kamis, 19 November 2026 | 11:18 WIB

×