Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung, KPK Geledah Rumah Eks Bappeda Jatim

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman mantan Bappeda Jawa Timur, Zainal Abidin, di Jalan Asem nomor 1, Jawa Timur, Jumat (9/8/2019). Penggeledahan dilakukan terkait kasus suap yang menjerat Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono (SPR).

Supriyono kekinian sudah ditetapkan sebagai tersangka pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

"Sedang berlangsung geledah di rumah Zainal Abidin, Jl. Asem no 1. Yang berangkutan Zainal adalah mantan kepala Bappeda Jatim," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (9/8/2019).

Selain itu, Febri mengatakan tim juga melakukan rekonstruksi di kediaman bernama Budi Juniarto.

Meski begitu, Febri belum dapat memberikan informasi lebih lanjut apakah sudah ada barang atau dokumen yang disita penyidik KPK terkati penggeledahan hari ini.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp 4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang "fee" para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan itu, terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3,75 miliar dengan rincian penerimaan "fee" proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, "fee" proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar. KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.