Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyebutkan, penafsiran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia sangatlah beragam. Hal ini yang seringkali justru membuat rancu karena tergantung siapa yang menafsirkannya.
Padahal sudah jelas, Pancasila merupakan dasar negara yang tegas dan simpel. Namun dalam perjalanan sejarah justru penafsiran dan pelaksanaannya yang kadang berbeda.
"Yang jadi masalah kan tujuan bukan dasarnya. Dasarnya sudah ada (Pancasila)," ujar JK saat jadi pembicara utama dalam Kongres Pancasila ke XI di UGM, Kamis (15/8/2019).
Dicontohkan JK, Presiden Soekarno sebagai penggali nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila merupakan sosok yang paling berhak menafsiran Pancasila. Namun, dalam pelaksanaan Pancasila sering kali berbeda tafsir. Pada masa Orde Lama, penafsiran Pancasila salah satunya melalui konsep demokrasi terpimpin. Konsep ini akhirnya cenderung menjadi membuat kekuasaan jadi otoriter.
Penerapan ini bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang menyebutkan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
"Otoriter bertentangan dengan demokrasi Pancasila," ujarnya.
Sementara pada masa Orde Baru di masa kepempinan Presiden Soeharto, penafsiran Pancasila lebih banyak dari sisi administratifnya. Semua hal didoktrinasi Pancasila namun hanya pada permukaannya.
JK pun bercerita, saat menjadi pengusaha dan mendaftarkan diri jadi rekanan Pertamina pada masa Orba, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni sertifikat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
"Saya harus ikut daftar penataran untuk punya sertifikat P4 dan mengurusnya dua hari di kelurahan agar bisa jadi rekanan Pertamina," kata JK.
Baca Juga: Mampir Jenguk Buya Syafii, JK Hadiri Kongres Pancasila di UGM
Indoktrinasi Pancasila semacam itu, lanjut JK, tidak serta merta membuat nilai-nilai Pancasila terimplementasi secara benar. Soeharto maupun Soekarno tetap saja harus turun dari jabatannya secara paksa karena masyarakat yang adil dan makmur sesuai sila Pancasila pun tidak terwujud.
"Jadi sekarang jadi pengingat kita,apa yang jadi kebutuhan kita. Pondasi ujungnya tujuan. Di antara pondasi, dasar (pancasila) dan tujuan, di situlah (harus) ada kebijakan dan program yang sesuai dasar dan pondasinya," katanya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
