Ajak Jokowi Dialog, FPI: Sisi Mana yang Bertentangan dengan Pancasila?

Dwi Bowo Raharjo | Muhammad Yasir | Suara.com

Senin, 05 Agustus 2019 | 16:28 WIB
Ajak Jokowi Dialog, FPI: Sisi Mana yang Bertentangan dengan Pancasila?
Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Slamet Ma'arif. (Suara.com/M. Yasir)

Suara.com - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Slamet Ma'arif, menyebut pihaknya siap berdialog dengan pemerintah jika FPI dinggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Tak tanggung-tanggung, Slamet mengajak pemerintahan Jokowi berdialog secara terbuka yang disiarkan lewat stasiun televisi.

Slamet Ma'arif menuturkan, jika FPI dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila seharusnya Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi bisa mengedepankan upaya dialogis. Slamet bahkan mengaku siap berdialog dengan pemerintahan Jokowi secara terbuka di televisi.

"Kalau pun dengan kami (FPI) ada yang dianggap tidak sesuai ya ajak kami bicara, dialog, kalau perlu ayo dialog terbuka, ditayangkan oleh stasiun televisi nasional, ayo, supaya umat bisa paham betul," kata Slamet Ma'arif di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).

Meski demikian, Slamet Ma'arif mengaku heran atas pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bisa saja tidak mengeluarkan perpajangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI jika organisasi pimpinan Rizieq Shihab tersebut tidak sesuai dengan Pancasila.

Massa Front Pembela Islam (FPI) mengawal sidang perdana sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga di MK. (Suara.com/Novian Ardiansyah)
Ilustrasi Massa Front Pembela Islam (FPI). (Suara.com/Novian Ardiansyah)

Selama hampir 21 tahun FPI beridiri, Slamet mengklaim hal seperti itu tidak pernah dipermasalahkan.

"Sisi mana yang bertentangan dengan ideologi Pancasila?. Kami sudah 21 tahun tidak ada masalah. Bahkan, kami NKRI harga mati. Setiap bencana kami hadir," ungkapnya.

"Karenanya justru Pak Jokowi harus menjelaskan kepada masyarakat Indonesia yang mana bertentangan dengan Pancasila. Harus bisa menunjukkan ke kami. Jangan menjadi berita hoaks dan fitnah berkepanjangan," Slamet menambahkan.

Kendati begitu, Slamet Ma'arif mangku tak ambil pusing atas sikap pemerintah yang dinilai cenderung mempersulit permohonan izin perpanjangan SKT FPI. Slamet Ma'arif mengatakan permohonan izin perpanjangan SKT kepada Kementerian Dalam Negeri semata-mata dilakukan pihaknya sebagai bentuk itikad baik dalam mentaati aturan.

"Tapi kalau misalkan kita sudah memenuhi segala persyaratan kemudian SKT enggak keluar, ya kita enggak ambil pusing, kita terus dengan gerakan kita dengan perjuangan kita," tandasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah bisa saja tidak memperpanjang SKT FPI jika organisasi mereka tidak sejalan dengan ideologi Pancasila dan mengancam NKRI.

Jokowi pun menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka untuk bekerja sama dengan organisasi Islam selagi tidak bertentangan dengan idelogi Pancasila.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

FPI Ungkap Alasan Pemerintah Belum Keluarkan Perpanjangan SKT

FPI Ungkap Alasan Pemerintah Belum Keluarkan Perpanjangan SKT

News | Senin, 05 Agustus 2019 | 15:56 WIB

Plt Dirut PLN Beberkan Penyebab Listrik Mati, Jokowi: Cepat Perbaiki

Plt Dirut PLN Beberkan Penyebab Listrik Mati, Jokowi: Cepat Perbaiki

Bisnis | Senin, 05 Agustus 2019 | 13:44 WIB

Disemprot Jokowi, Plt Dirut PLN: Maaf Pak Prosesnya Lambat

Disemprot Jokowi, Plt Dirut PLN: Maaf Pak Prosesnya Lambat

Bisnis | Senin, 05 Agustus 2019 | 12:17 WIB

Mati Lampu Massal, Presiden Jokowi Marah di PLN

Mati Lampu Massal, Presiden Jokowi Marah di PLN

Video | Senin, 05 Agustus 2019 | 11:44 WIB

Presiden Jokowi Tanya PLN: Kenapa Tidak Bekerja Cepat dan Baik?

Presiden Jokowi Tanya PLN: Kenapa Tidak Bekerja Cepat dan Baik?

Bisnis | Senin, 05 Agustus 2019 | 09:39 WIB

Terkini

Skandal Chromebook, Prof Suparji: Langkah JPU Tuntut Penjara Ibrahim Arief Tepat

Skandal Chromebook, Prof Suparji: Langkah JPU Tuntut Penjara Ibrahim Arief Tepat

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 20:40 WIB

Sentil 'Akal-akalan' Aplikator, Driver Ojol: Potongan Terasa 30 Persen, Berharap pada Perpres Baru

Sentil 'Akal-akalan' Aplikator, Driver Ojol: Potongan Terasa 30 Persen, Berharap pada Perpres Baru

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 20:05 WIB

May Day 2026, Menaker Yassierli Tegaskan Negara Komitmen Lindungi Pekerja hingga ke Tengah Laut

May Day 2026, Menaker Yassierli Tegaskan Negara Komitmen Lindungi Pekerja hingga ke Tengah Laut

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 19:21 WIB

Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi

Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 18:40 WIB

Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade

Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 18:21 WIB

Momentum Hardiknas, BEM SI Demo di Patung Kuda Sampaikan 10 Tuntutan, Ini Isinya

Momentum Hardiknas, BEM SI Demo di Patung Kuda Sampaikan 10 Tuntutan, Ini Isinya

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 17:33 WIB

Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu

Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 17:25 WIB

Momentum Hardiknas, BEM SI Gelar Demo di Patung Kuda Kritisi Soal Pendidikan

Momentum Hardiknas, BEM SI Gelar Demo di Patung Kuda Kritisi Soal Pendidikan

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 16:34 WIB

Soal Video Amien Rais yang Singgung Teddy Hilang di YouTube, Ketum Partai Ummat: Tanya Pemerintah

Soal Video Amien Rais yang Singgung Teddy Hilang di YouTube, Ketum Partai Ummat: Tanya Pemerintah

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 16:10 WIB

Amien Rais Santai Bakal Dipolisikan, Ketum Partai Ummat: Hukum Jangan Jadi Alat Pukul Politik!

Amien Rais Santai Bakal Dipolisikan, Ketum Partai Ummat: Hukum Jangan Jadi Alat Pukul Politik!

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 15:45 WIB