Sudah Bangun Sky Bridge, PSI Minta Anies Konsisten Benahi PKL

Bangun Santoso | Fakhri Fuadi Muflih | Suara.com

Rabu, 21 Agustus 2019 | 13:57 WIB
Sudah Bangun Sky Bridge, PSI Minta Anies Konsisten Benahi PKL
Politisi PSI yang juga caleg DPRD DKI Jakarta terpilih William Aditya Sarana. (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan akan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih berdagang di trotoar Jalan Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta untuk konsisten membenahi hal tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI periode 2019-2024, William Aditya Sarana mengatakan mendukung adanya Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) atau sky bridge Tanah Abang. Namun Anies disebutnya kurang memaksimalkan sky bridge untuk PKL berdagang.

"PKL-PKL yang di trotoar masih ada. Maksud saya, konsisten dong kalau sudah membangun sky bridge artinya bersih semua yang ada di jalan," ujar William di kantor DPP PSI, Rabu (21/8/2019).

Ia membandingkan dengan masa kepemimpinan Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurutnya pada zaman Ahok tanpa ada sky bridge, pedagang tidak lagi berjualan di trotoar.

"Dulu zaman Gubernur DKI sebelumnya, belum ada sky bridge sudah bersih loh sudah tertib," kata William.

Ia menganggap dengan masih adanya PKL di trotoar, maka pedagang di sky bridge atau di gedung akan rugi. Pasalnya, para pembeli akan lebih memilih untuk belanja di PKL yang jualan di trotoar.

"Jadi tolong dituntaskan saja Pemprov DKI, PKL yang ada di trotoar ini ditata dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, William Aditya Sarana memenangkan gugatan melawan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal penutupan jalan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah Abang. William menyatakan Anies tak berhak menutup jalan untuk PKL.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh William dan Zico Leonard Djagardo ke Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut tertuang dalam putusan MA Nomor 38 / P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 tentang Penutupan Jalan sebagai Tempat Berdagang.

William melayangkan gugatannya dengan alasan Anies menutup Jalan Jati Baru untuk PKL berdagang. Kebijakan Anies tersebut merujuk pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum 25 ayat (1).

"Kebijakan ini jelas sangat tidak layak karena telah mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yakni pejalan kaki dan kendaraan umum," ujar William saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Menang Gugatan di MA, PSI: Anies Tak Berhak Tutup Jalan buat PKL

Menang Gugatan di MA, PSI: Anies Tak Berhak Tutup Jalan buat PKL

News | Selasa, 20 Agustus 2019 | 20:49 WIB

Tolak Pakai Pin Emas DPRD 22 Karat, Gerindra DKI: PSI Mau Pakai Kayu?

Tolak Pakai Pin Emas DPRD 22 Karat, Gerindra DKI: PSI Mau Pakai Kayu?

News | Selasa, 20 Agustus 2019 | 19:33 WIB

Tolak Anggaran Rp 1,3 Miliar untuk Pin DPRD, PSI Pilih Beli di Online Shop

Tolak Anggaran Rp 1,3 Miliar untuk Pin DPRD, PSI Pilih Beli di Online Shop

News | Selasa, 20 Agustus 2019 | 17:59 WIB

PSI Tolak Pengadaan Pin Rp 1,3 Miliar DPRD DKI: Bentuk Penghinaan ke Publik

PSI Tolak Pengadaan Pin Rp 1,3 Miliar DPRD DKI: Bentuk Penghinaan ke Publik

News | Selasa, 20 Agustus 2019 | 17:02 WIB

Ramai Mobil Parkir di Trotoar di Depan Kantor PSI, Sedan Ini Jadi Sorotan

Ramai Mobil Parkir di Trotoar di Depan Kantor PSI, Sedan Ini Jadi Sorotan

Otomotif | Kamis, 15 Agustus 2019 | 17:48 WIB

Heboh Mobil Terparkir di Trotoar Depan Kantor PSI, Sekjen Ngaku Salah

Heboh Mobil Terparkir di Trotoar Depan Kantor PSI, Sekjen Ngaku Salah

News | Kamis, 15 Agustus 2019 | 10:09 WIB

Terkini

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:41 WIB

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:38 WIB

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:33 WIB

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:34 WIB

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:00 WIB

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:50 WIB

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:38 WIB

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:31 WIB

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:20 WIB

Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara

Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:01 WIB