Tersangka Baru e-KTP, Istri dan Anak Paulus Dicegah Keluar Negeri

Agung Sandy Lesmana | Welly Hidayat | Suara.com

Rabu, 21 Agustus 2019 | 14:39 WIB
Tersangka Baru e-KTP, Istri dan Anak Paulus Dicegah Keluar Negeri
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/10). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menyidik kasus korupsi e-KTP yang telah menjerat Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tanos sebagai tersangka. Dalam kasus ini, istri dan anak Paulus pun kini harus ikut dicegah keluar negeri.

Upaya pencekalan itu diberlakukan kepada istri Paulus bernama Lina Rawung dan putrinya, Catherine Tannos. Dalam hal ini, KPK telah berkordinasi dengan pihak Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan permohona cekal kepada keluarga Paulus.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut Lina dan Catherine dilakukan pencegahan sejak 19 Agustus 2019.

Meski begitu, Febri belum dapat merinci keberadaan tempat tinggal mereka saat ini.

Selain Lina dan Catherine, KPK pun melakukan pelarangan terhadap dua tersangka, yakni Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik PNS BPPT Husni Fahmi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus e-KTP yang merugikan keuangan negera mencapai Rp 2.3 triliun.

"Keempat orang ini kami lakukan pencegahan ke luar negeri selama enam bulan pertama," tutup Febri dikonfirmasi, Rabu (21/8/2019).

Untuk diketahui, KPK baru menetapkan empat tersangka baru yakni anggota DPR RI Miriam S Hariyani; dan, Isnu Edhi Wijaya, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI.
Dua tersangka baru lainnya ialah Husni Fahmi, Ketua Konsorsium PNRI sekaligus Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP; dan Paulus Tannos, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

Belum lama ini, KPK telah menahan tersangka anggota DPR RI Markus Nari. Markus akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Dalam kasus ini, total ada delapan orang yang sudah dikirim KPK ke penjara terkait kasus korupsi e-KTP. Mereka adalah Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong dan Made Oka Masagung.

Dari pengembangan kasus itu, KPK turut menjerat Markus Nari sebagai tersangka terkait kasus pengadaan paket penerapan e-KTP. Ia resmi ditahan KPK sejak tanggal 1 Maret 2019 lalu.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTP, Ini Nama-namanya

KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTP, Ini Nama-namanya

News | Selasa, 13 Agustus 2019 | 18:00 WIB

KPK Segera Umumkan 2 Tersangka Baru Kasus E-KTP

KPK Segera Umumkan 2 Tersangka Baru Kasus E-KTP

News | Selasa, 30 Juli 2019 | 11:17 WIB

Periksa Ganjar Pranowo, KPK Masih Telisik Anggaran Proyek e-KTP

Periksa Ganjar Pranowo, KPK Masih Telisik Anggaran Proyek e-KTP

News | Jum'at, 10 Mei 2019 | 15:04 WIB

Ngotot Tak Terima Uang e-KTP, KPK Pelajari Kesaksian Novanto

Ngotot Tak Terima Uang e-KTP, KPK Pelajari Kesaksian Novanto

News | Jum'at, 23 Maret 2018 | 13:13 WIB

Periksa Novanto, KPK Dalami Pembahasan Anggaran e-KTP

Periksa Novanto, KPK Dalami Pembahasan Anggaran e-KTP

News | Jum'at, 14 Juli 2017 | 23:35 WIB

Terkini

Viral Dulu Baru Ditangani? Pramono Anung Akui Keluhan Warganet Bikin Kinerja Pemprov Ngebut

Viral Dulu Baru Ditangani? Pramono Anung Akui Keluhan Warganet Bikin Kinerja Pemprov Ngebut

News | Senin, 13 April 2026 | 15:29 WIB

Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Bakal Teken Akses Bebas untuk Militer AS

Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Bakal Teken Akses Bebas untuk Militer AS

News | Senin, 13 April 2026 | 15:28 WIB

Soal Dugaan AS Bebas Akses Wilayah Udara Indonesia, Sukamta: Kedaulatan Tak Bisa Ditawar

Soal Dugaan AS Bebas Akses Wilayah Udara Indonesia, Sukamta: Kedaulatan Tak Bisa Ditawar

News | Senin, 13 April 2026 | 15:24 WIB

11 Ribu Warga Dicoret dari Daftar Penerima Bansos 2026, Ini Penjelasan Kemensos

11 Ribu Warga Dicoret dari Daftar Penerima Bansos 2026, Ini Penjelasan Kemensos

News | Senin, 13 April 2026 | 15:17 WIB

Isu Fusi NasDem-Gerindra Mencuat, Saan Mustopa: Sebagai Ide tentu Dipertimbangkan, Itu Hal Biasa

Isu Fusi NasDem-Gerindra Mencuat, Saan Mustopa: Sebagai Ide tentu Dipertimbangkan, Itu Hal Biasa

News | Senin, 13 April 2026 | 15:02 WIB

Donald Trump: Saya Tidak Mau Paus Mengkritik Presiden Amerika Serikat

Donald Trump: Saya Tidak Mau Paus Mengkritik Presiden Amerika Serikat

News | Senin, 13 April 2026 | 14:50 WIB

Aksi Foto Arteria Dahlan di Tikungan Sintinjau Lauik Disorot, Polda Sumbar: Antrean Hanya 1 Menit

Aksi Foto Arteria Dahlan di Tikungan Sintinjau Lauik Disorot, Polda Sumbar: Antrean Hanya 1 Menit

News | Senin, 13 April 2026 | 14:48 WIB

Klaim Donald Trump: Sejumlah Negara di Kawasan Teluk Persia Bantu AS Blokade Selat Hormuz

Klaim Donald Trump: Sejumlah Negara di Kawasan Teluk Persia Bantu AS Blokade Selat Hormuz

News | Senin, 13 April 2026 | 14:31 WIB

Panas Sengketa Lahan di Menteng, Temasra Jaya Somasi Mabes TNI, Ancam Lapor ke Puspom

Panas Sengketa Lahan di Menteng, Temasra Jaya Somasi Mabes TNI, Ancam Lapor ke Puspom

News | Senin, 13 April 2026 | 14:27 WIB

Lampu Hijau RUU BPIP: Surpres Sudah Terbit, Kapan Mulai Dibahas?

Lampu Hijau RUU BPIP: Surpres Sudah Terbit, Kapan Mulai Dibahas?

News | Senin, 13 April 2026 | 14:22 WIB