REGIONAL:
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjawab kritik pedas Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Politikus yang akrab disapa Zulhas itu sebelumnya meminta agar tidak ada partai yang mencari popularitas dalam penolakan terhadap pengadaan pin emas untuk anggota DPRD Jakarta periode 2019-2024.
PSI sebagai salah satu partai yang menolak menyayangkan pernyataan Zulkifli. Menurutnya, Zulhas yang juga Ketum PAN itu mendukung penolakan pengadaan pin emas yang dinilai menghamburkan anggaran APBD Jakarta. Namun mereka memaklumi apa yang disampaikan oleh Zulkifli dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR RI.
"Kami maklum, sebagai politisi lama, kami pikir pak Zulhas sudah terlalu lama menikmati penghamburan uang rakyat, hingga menganggap penghematan uang rakyat adalah sesuatu yang salah, pencitraan," ujar Juru Bicara PSI Dedek Prayudi melalui keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (25/8/2019).
Dedek mengatakan PSI juga konsisten menolak segala hal yang bakal menghabiskan banyak anggaran semisal pengadaan pin emas ala anggota DPRD Jakarta senilai Rp 1,3 miliar.
Hal itu, kata Dedek, merupakan nilai-nilai yang dipegang oleh PSI dalam menabrak budaya politik lama yang korup dan gemar menghamburkan uang.
Dedek juga tak mempersoalkan jika masih ada perwakilan anggota dewan terpilih dari sejumlah partai politik yang menginginkan pin emas tersebut. Hanya saja PSI menyarankan agar pin emas tersebut bisa diganti dengan bahan kuningan yang terbilang lebih murah.
"Perihal pin keanggotaan DPRD, PSI tegas bahwa pin emas ini adalah penghamburan uang rakyat karena terlalu mahal untuk sesuatu yang tak ada hubungannya dengan kinerja. Silakan ambil, kami tidak akan ambil. Jangan salahkan kami yang ingin membiasakan yang benar," kata Dedek
"Kalau memang untuk kebutuhan simbolis, maka pakai saja yang lebih murah seperti pin berbahan kuningan, di online shop," sambungnya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengkritik sejumlah partai politik yang meributkan persoalan pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019 -2024 senilai Rp 1,3 miliar.
Menurut Zulhas jika ada partai politik yang menolak pin emas tersebut, cukup dengan tidak mengambil. Jangan kemudian, kata Zulhas, penolakan tersebut dibesar-besarkan hanya untuk mencari popularitas semata.
"Aduh kita soal pin aja ribut, ya ini negara ini Papua lebih gede. Pin itu kalau gak mau ngapain cari-cari popularitas dari situ. Menurut saya kalau gak mau jangan diambil, kelar," kata Zulhas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Ia kemudian juga meminta agar partai yang menolak pengadaan pin emas tersehut agar konsisten untuk tidak menerimanya.
"Enggak usah diambil, ini ngomong sepanjang tapi nanti ngambil juga. Kalau enggak mau enggak usah diambil selesai," ujarnya.
TERPOPULER
