Bukan Gubernur, Ini Sosok Pemimpin Ibu Kota Negara Baru di Kaltim

Suara.com - Ibu Kota Negara baru di Kabupaten Penajam Panser Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akan dipimpin seorang aparatur sipil negara atau ASN. ASN itu bukan dipilih, tapi ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan wilayah ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Panser Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akan berbentuk wilayah administratif.

Pelaksana tugas (Plt) Direjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik pun mengatakan ibu kota baru di Kalimantan Timur nantinya akan dipimpin oleh Aparat Sipil Negara (ASN) dan diawasi oleh Kemendagri. Hal itu, kata dia, yang menjadi perbedaan antara wilayah administratif dan wilayah otonom yang biasanya dipimpin oleh kepala daerah.

"Pemerintahnya kita sarankan administratif, tidak otonom. Kalau otonom dia punya kepala daerah, dia punya DPRD," kata Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

"Biasanya (dipimpin) dari ASN, pasti bukan dipilih," imbuhnya.

Akmal mengungkapkan kekinian Kemendagri tengah mengkaji terkait pembentukan ibu kota baru sebagai wilayah administratif. Menurut Akmal, kajian tersebut nantinya akan dijadikan undang-undang menyangkut pemerintahan ibu kota baru.

"Tentang batas-batasnya, fungsi-fungsinya, tentang Infrastrukturnya, tentang tata kelolanya, banyak hal, tentang aparaturnya juga," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada lima alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pertama, risiko bencana sangat minimal, terutama dari banjir, tsunami, kebakaran hutan, dan gempa bumi. Kedua, kondisi di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdekatan dengan kota-kota yang berkembang, terutama Balikpapan. Jokowi juga menjelaskan, negara menyiapkan 180 ribu hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.