Sebut Ancaman China di Ibu Kota Baru, Tengku Zul Seret Para Jenderal

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain menilai ada ancaman China di wilayah yang menjadi cikal bakal ibu kota baru RI.

Namun, kicauan Tengku Zul lewat akun jejaring sosial Twitter @ustadtengkuzul terkait ancaman tersebut menuai risak dari beberapa warganet.

Terkait banyaknya risakan, Tengku Zul pun melontarkan kicauan pembelaan tersebut cuitannya soal ancaman China di ibu kota baru.

Tengku Zul mengklaim ancaman China sudah banyak diangkat oleh para jenderal sejak zaman Presiden ke-2 RI Soeharto. Salah satunya dia menyebut nama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Ancaman negara China sudah dibicarakan mantan Panglima TNI bapak Jenderal Gatot Nurmantyo dan banyak ditulis para jenderal lainnya bahkan sejak zaman pak Harto," cuit Tengku Zul seperti dikutip Suara.com, Selasa (27/8/2019).

Dia bingung. Sebab, dalam cuitannya, banyak warganet yang membela negara China.

"Kenapa di twit saya banyak yang membela negara China? Mereka tidak bisa membedakan antara China sebagai negara dengan China sebagai bangsa," kicau Tengku Zul.

Sebelumnya, Tengku Zul mengomentari rencana pemindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Melalui cuitannya di akun jejaring sosial Twitter @ustadtengkuzul, Tengku Zul menilai pemindahan ibu kota tidak meningkatkan nilai ekonomi apapun bagi negara dan rakyat Indonesia.

"Pindah ibu kota sama sekali tidak meningkatkan nilai ekonomi apapun bagi negara dan rakyat Indonesia," kicau Tengku Zul, Selasa (27/8/2019).

Bahkan, menurut dia, pemindahan itu malah membuat pertahanan mudah dijangkau China karena posisinya lurus dan terbuka. Dia meminta ahli intelijen berbicara, tidak diam.

"Malah, secara pertahanan sangat mudah dijangkau China dengan kapal perang, pesawat tempur, bahkan rudal China. Lurus dan terbuka! BAHAYA. Para ahli intelijen bicaralah. Jangan diam saja!" cuitnya.

Diunggah pula, peta yang menunjukkan garis lurus antara Pulau Kalimantan dan Beijing, China. Ini yang menurut Tengku Zul dengan garis tegak lurus.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada lima alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pertama, risiko bencana sangat minimal, terutama dari banjir, tsunami, kebakaran hutan, dan gempa bumi.

Kedua, kondisi di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdekatan dengan kota-kota yang berkembang, terutama Balikpapan.

Jokowi juga menjelaskan, negara menyiapkan 180 ribu hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Infrastruktur juga lengkap," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).