Suara.com - Atas alasan 'keamanan', pemerintah Bangladesh menginstruksikan seluruh operator seluler di negara itu menutup akses telekomunikasi di kamp pengungsi Rohingya di kota Cox's Bazar.
Perintah yang dirilis per 2 September tersebut mengharuskan operator seluler setempat memutus jaringan mereka paling lambat tujuh hari setelah instruksi itu diumumkan.
Sesaat setelah pengungsi Rohingya melarikan diri dari Myanmar, Bangladesh sesungguhnya telah melakukan pemblokiran jaringan komunikasi di kamp Rohingya sejak September 2017. Namun dekrit tersebut tak sepenuhnya diterapkan.
Otoritas Bangladesh mengklaim pemblokiran tersebut dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kriminalitas di kamp Rohingya.
"Para pengungsi telah 'menyalahgunakan' layanan telepon seluler untuk menyelundupkan pil metamfetamin atau yaba. Pemblokiran ini akan membawa dampak positif. Saya menjamin tindak kriminal akan berkurang," kata Ikbal Hossain, juru bicara departemen kepolisian Cox's Bazar seperti dikutip Suara.com dari AFP.
Aparat keamanan Cox's Bazar menyebut telah menangani sejumlah kasus kriminal dari pembunuhan, perampokan hingga perang antar keluarga di kamp tersebut. Tercatat, sejak minoritas Rohingya berpindah ke Bangladesh akhir 2017 silam, pasukan keamanan setempat telah menembak mati 34 pengungsi Rohingya. Sebagian besar alasan penembakan tersebut ditengarai perdagangan yaba.
Laporan VICE ASIA menyebut tak sedikit pihak yang menilai pemblokiran akses komunikasi itu tak terkait sama sekali dengan pemberantasan tindak kriminal.
Pembatasan tersebut juga dinilai akan semakin mengisolasi penduduk Rohingya dari keluarga mereka di Myanmar. Mereka yang telah didiskriminasi akan kian ditindas dengan kebijakan tersebut.
"Kebijakan itu justru menindas minoritas Rohingya yang telah didiskriminasi. Pengungsi dapat melakukan tindakan buruk seperti kekerasan hingga ekstremisme pada penghuni Bangladesh jika akses komunikasi mereka dibatasi," ujar seorang pejabat PBB seperti dikutip Suara.com dari Aljazeera.
