REGIONAL:
Suara.com - Wadah Pegawai KPK tidak menghiraukan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terkait tudinga KPK dijadikan kendaraan politik untuk penyidik di dalam lembag antirasuah.
Ketua WP KPK, Yudi Purnomo, mengatakan pihaknya lebih memilih untuk fokus menyikapi upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh DPR RI, menyusul disepakatinya revisi UU KPK.
"Pegawai KPK tidak akan menanggapi pernyataan Pak Fahri karena lebih baik kami fokus terhadap upaya-upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi yang sedang gencar dilakukan," kata Yudi Purnomo saat dihubungi, Senin (9/9/2019).
Yudi mengatakan, pihaknya hanya berharap pada Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan terkait Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang dianggap akan melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
Menurut Yudi, bahwa dukungan untuk KPK pun terus mengalir hingga tokoh-tokoh seluruh agama yang ada di Indonesia, negarawan, akademisi, mahasiswa, serikat buruh bahkan rakyat Indonesia menolak RUU KPK yang digulirkan oleh DPR.
"Dukungan terus datang karena sadar bahwa koruptor akan tertawa karena semakin bebas melakukan korupsi ketika KPK lemah," tutup Yudi.
Sebelumnya, puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan aksi tutup kantor KPK di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Minggu (8/9/2019).
Penutupan kantor ini dilakukan para pegawai bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
Aksi ini dilakukan oleh pegawai dan pimpinan KPK sebagai bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau RUU KPK yang tengah digodok DPR RI.
"Kita bicara nilai, kita bicara value, kita bicara soal integritas. Saya mengulangi hari ini kita bukan sedang melukis ketakutan, kita sedang bicara fakta, bicara reality. Energi kita tidak akan pernah habis, akan kita isi terus," kata Saut dalam orasinya di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).
Aksi tersebut kemudian mendapat respon negatif dari Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah menilai aksi yang dilakukan pegawai KPK sebagai tindakan kampanye yang sudah diluar batas dari paham presidensialisme di Indonesia.
TERPOPULER