Walhi Sebut 61 Orang yang Ketemu Jokowi Cuma Ajukan Kepentingan Pribadi

Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Papua menegaskan, 61 tokoh yang mengatasnamakan daerah itu saat bertemua Presiden Jokowi, benar-benar tak memahami masalah masyarakat Bumi Cenderawasih.

Direktur Walhi Papua Aiesh Rumbekwan mengatakan, 61 orang yang mengatasnamakan tokoh Papua itu tidak benar-benar mengusulkan strategi penyelesaian akar masalah kepada Jokowi.

Sebaliknya, kata Aiesh,puluhan orang tersebut hanya mengusulkan ide-ide yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun golongan.

Walhi Papua sendiri, kata dia, selalui mengampanyekan kondisi masyarakat adat dan sumber daya alam Papua yang terus terancam.

Kekinian, Aiesh mengungkapkan banyak masyarakat adat yang tergusur dari ruang hidupnya. Namun, persoalan tersebut justru tidak diungkapkan oleh 61 orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai 'tokoh Papua' saat bertemu Jokowi di Istana Negara.

"Hal inilah yang sesungguhnya (harus) menjadi catatan para tokoh ikut menyelesaikan," kata Aiesh kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).

Aiesh mengatakan, Papua, seperti diketahui banyak orang, merupakan tanah yang begitu dilimpahi kekayaan alam.

Namun, kenyataannya tidak dapat dipungkiri, Papua tercatat sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan hasil riset Walhi Papua bersama sejumlah lembaga, masyarakat adat sekitar hutan tidak memiliki akses kelola. Sebab, hutan telah tergantikan dengan perkebunan sawit skala besar, yang tidak berkontribusi pada kebutuhan pangan.

"Orang-orang yang menyebut diri tokoh Papua seharusnya hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM dan masalah sumber daya itu. Sebab, persoalan itu tidak pernah terselesaikan secara baik dan bijaksana oleh pemerintah," tuturnya.

"Walhi Papua ingin mengingatkan, apa yang di sampaikan Para Tokoh sesungguhnya jauh dari sesuatu yang penting. Persoalan lingkungan hidup adalah persolan mendasar yang tidak terlepas dari tanggung jawab ke 61 tokoh yang mengatasnamakan masyarakat Papua," imbuhnya.

Untuk itu, Walhi Papua berharap Jokowi lebih mengutamakan dan menyelesaikan masalah mendasar rakyat Papua, yakni pelanggaran HAM berat, persoalan lingkungan hidup dan perlindungan hutan.

Berikut 6 poin desakan Walhi dan organisasi masyarakat sipil di Papua:

1. Kepada para tokoh yang mengatasnamakan masyarakat Papua, untuk segera mengkaji kembali usulan yang sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan mengarusutmakan hal-hal mendasar termasuk menyikapi perubahan iklim dan pemanasan global.
2. Bahwa negara segera hadir menyelesaikan persoalan HAM di Tanah Papua, termasuk memberi akses kelola sumber daya alam (hutan), kepada masyarakat.
3. Bahwa pemerintah segera menghentikan izin ekspansi indutri ekstraktif yang telah mengorbankan Orang Asli Papua (OAP) dan perampasan tanah tanpa ada penyelesaian secara bijaksana.
4. Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, DPRP dan DPRPB, MRP dan MRPB, segera membangun komunikasi politik dengan mengarusutamakan penyelesaian berbagai persoalan. Termasuk meminta kepada pemerintah pusat segera menghentikan intervensi kebijakan nasional di Papua yang berpotensi mereduksi pelaksanaan UU Otsus dan aturan pelaksanaannya (Perdasus dan Perdasi).
5. Pemerintah pusat segera menghentikan untuk menerima kepentingan kelompok atau individu-individu tertentu tanpa melalui kesepakatan Orang Asli Papua dan pemerintah daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, DPRP dan DPRPB, serta MRP dan MRPB.
6. Kepada para tokoh yang menyebut diri sebagai tokoh Papua, kami mengajak membuka mata dan melihat hal-hal mendasar termasuk proteksi masyarakat adat Papua dari tindakan perlakuan rasis dan persoalan pelanggaran HAM. Bukan mengedepankan hal-hal yang jauh dari kebutuhan masyarakat adat Papua yang cenderung menimbulkan konflik.