Terdepak dari Kabinet Jokowi II, Ini Profil Susi Pudjiastuti

Iwan Supriyatna, Rifan Aditya

Rabu, 23 Oktober 2019 | 12:41 WIB
Terdepak dari Kabinet Jokowi II, Ini Profil Susi Pudjiastuti
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan paddling dengan sebuah kano di Teluk Sabang. [Instagram@susipudjiastuti115]

Suara.com - Susi Pudjiastuti tidak masuk dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin periode 2019-2024. Padahal banyak orang yang berharap sosoknya masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menjelang pengumuman menteri kabinet Jokowi jilid II, Selasa malam, warganet menggaungkan tagar WeWantSUSI. Mayoritas cuitan yang menggaungkan #WeWantSUSI menyatakan keinginan mereka agar Susi Pudjiastuti dipertahankan menjadi menteri.

Pasalnya sejak menjabat pada tahun 2014 sebagai menteri posisi Susi tidak pernah diganti. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya dianggap berhasil.

Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau Satgas 115 yang dibentuk Susi berhasil membuat neraca perdagangan ikan di Indonesia menduduki peringkat satu di Asia Tenggara. Belum lagi soal penenggelaman kapal pencuri ikan hingga kampanye menolak pemakaian botol plastik.

Susi Pudjiastuti memang bukan berasal dari kalangan partai politik. Latar belakang pendidikannya juga tidak tinggi bahkan saat dilantik jadi menteri banyak orang yang meragukan.

Sikap Susi Pudjiastuti jadi kontroversi karena ketahuan menghisap sebatang rokok dan memiliki tato.

Berikut profil lengkap Susi Pudjiastuti:

  • Nama Lengkap: Dr. (H.C.) Susi Pudjiastuti
  • Tempat dan Tanggal Lahir: Pangandaran, 15 Januari 1965
  • Suami: Christian von Strombeck
  • Anak: Panji Hilmansyah, Nadine Kaiser, dan Alvy Xavier

Pendidikan:

  • SD di Pangandaran, lulus
  • SMP di Pangandaran, lulus
  • SMAN 1 di Yogyakarta, tidak lulus
  • Paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri Kabupaten Ciamis lulus 2018

Karir:

baca juga
  • Pengepul ikan di Cirebon (1983)
  • Pendiri PT ASI Pudjiastuti Marine Product (1996 )
  • Pendiri PT ASI Pudjiastuti Aviation (2004)
  • Menteri Kelautan dan Perikanan (2014-2019)

Penghargaan:

  • Purwa citra Priangan Award untuk Peningkatan Kehidupan Nelayan dari Pikiran Rakyat (2004)
  • Inspiring Woman 2005 dan Eagle Award 2006 dari Metro TV
  • People of The Year 2013 dari Koran Sindo (2014)
  • Perempuan Pertama yang Menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, dari Museum Rekor Indonesia (MURI) (2015)
  • Kanjeng Ratu Ayu (KRAY) Susi Pudjiastutiningrat, dari Keraton Surakarta Hadiningrat (2015)
  • Doktor Honoris Causa oleh Universitas Diponegoro (2016)
  • Leaders for a Living Planet Award dari WWF (2016)
  • Seafood Champion Award dalam acara Seaweb Seafood Summit (2017)
  • The BBC 100 Women (2017)
  • Doktor Honoris Causa bidang keilmuan management dan konservasi sumberdaya kelautan ITS Surabaya (2017)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

LIVE STREAMING: Sertijab Tito Karnavian Jadi Menteri Dalam Negeri

LIVE STREAMING: Sertijab Tito Karnavian Jadi Menteri Dalam Negeri

Video | Rabu, 23 Oktober 2019 | 12:15 WIB

Gantikan Wiranto, Ini Profil Menko Polhukam Mahfud MD

Gantikan Wiranto, Ini Profil Menko Polhukam Mahfud MD

News | Rabu, 23 Oktober 2019 | 12:09 WIB

Susi Tak Lagi Jadi Menteri, karena Batalkan Reklamasi Teluk Benoa?

Susi Tak Lagi Jadi Menteri, karena Batalkan Reklamasi Teluk Benoa?

Bisnis | Rabu, 23 Oktober 2019 | 12:12 WIB

Terkini

Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim

Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:30 WIB

KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT

KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:22 WIB

Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat

Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:27 WIB

Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat

Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:20 WIB

Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial

Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:10 WIB

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

×