Suara.com - Muhammadiyah menepis isu kekecewaan kepada Presiden Joko Widodo yang tidak memberikan jatah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Alih-alih kecewa, ormas tersebut justru menghormati dan mengucapkan selamat atas pembentukan kabinet tersebut.
"Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik Presiden Joko Widodo adalah hak prerogatif sepenuhnya Presiden terpilih," ungkap Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (26/10/2019).
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunungjati Bandung Jawa Barat tersebut menyebut, Muhammadiyah justru berterima kasih pada Jokowi karena Muhadjir Effendy diberi amanat dan diangkat Presiden sebagai Menko PMK.
Menurut Dadang, pernyataan kader Muhammadiyah yang mempersoalkan pengangkatan menteri selain yang disampaikan Haedar Nashir tidaklah mewakili dan mencerminkan sikap PP Muhammadiyah atau Muhammadiyah secara keseluruhan.
Karenanya, Dadang mengimbau agar para kader Muhammadiyah tidak mengeluarkan pernyataan-peryataan politik seputar kabinet. Bahkan, masalah nasional lainnya yang tidak sejalan dengan kepribadian dan garis kebijakan PP Muhammadiyah.
Pakar perbandingan agama itu menegaskan, Muhammadiyah bukanlah organisasi politik. Ormas itu tetap istikamah sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau pembaruan untuk kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan.
“Ini sejalan dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin,” katanya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
TERPOPULER
