Haluk menyebut, sudah tiba waktunya bagi Jokowi untuk menghentikan politik pencitraan seperti kunjungan atau pembangunan infrastruktur di Papua.
“Sudah waktunya bagi Indonesia [untuk] menyelesaikan masalah Papua secara demokratis dan beradab melalui mekanisme referendum. Sudah waktunya pula membuka akses bagi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, jurnalis asing, maupun diplomat internasional untuk datang ke Papua,” kata Haluk.
Sekretaris Dewan Adat Wilayah Lapago, Engelbert Surabut juga menilai kunjungan Jokowi ke Papua tidak bermanfaat positif bagi rakyat Papua.
“Kunjungan Jokowi lebih banyak bicara pembangunan infrastruktur, tetapi siapa yang menikmati itu?” tanya Surabut di Jayapura, Senin (28/10/2019).
Surabut menyatakan, pembangunan infrastruktur di Papua itu lebih menguntungkan kaum perantau daripada orang asli Papua.
Menurutnya, kebanyakan orang asli Papua hanya menjadi penonton berbagai dampak ekonomi pembangunan infrastruktur di Papua.
“Orang asli yang menikmati pembangunan itu [adalah] sekelompok elite,” ujar Surabut.
Surabut khawatir, pembangunan infrastruktur di Papua akan semakin membuka akses investasi di Papua.
Dia menyatakan, bisnis kelompok migran di Papua akan semakin berkembang, tanpa memberikan dampak dan manfaat ekonomi yang nyata bagi orang asli Papua.
Baca Juga: Pesona Jembatan Youtefa di Papua yang Baru Saja Diresmikan Presiden Jokowi
“Contoh kecil, jalan yang menghubungkan Wamena, [ibukota Kabupaten Jayawijaya], dan Kota Jayapura. Orang migran yang punya modal besar akan [menguasai arus pasokan] barang dan jasa. [Pasokan] minuman beralkohol yang terus membunuh orang Papua [juga bisa bertambah],” kata Surabut.
