Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencekal atau melarang bepergian ke luar negeri terhadap anggota DPRD Sumatera Utara, Akbar Himawan Buchari.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut pelarangan ke luar negeri terhadap politikus Golkar itu untuk melengkapi berkas penyidikan dalam kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019, yang telah menjerat Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE).
"Pelarangan dilakukan selama enam bulan ke depan terhitung sejak 5 November 2019," kata Febri di gedung KPK, Rabu (6/11/2019).
Menurut Febri, penyidik KPK sangat membutuhkan keterangan dari Buchari sebagai saksi. Sehingga bila dalam proses pemanggilan dalam penyidikan KPK, Buchari tak berada di luar negeri.
"Ini dilakukan karena kebutuhan penyidikan. Agar ketika nanti yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi bisa memenuhi panggilan penyidik dan tidak sedang berada di luar negeri," ujar Febri.
Sebelumnya, KPK telah memanggil Buchari sebagai saksi dengan agenda pemeriksaan pada Minggu lalu. Namun, Buchari tak hadir dengan alasan berobat di Malaysia.
Selain Eldin, KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Isa Anshari dan Kasubbag Protokoler Syamsul Fitri Siregar sebagai tersangka. Eldin diduga menerima suap total Rp 330 juta.
Duit itu diduga untuk menutupi kelebihan biaya perjalanan dinas ke Jepang yang ditagih kepadanya. Kelebihan dana Rp 800 juta itu diduga akibat istri dan anak serta pihak lain yang tak berkepentingan turut ikut ke Jepang.
Baca Juga: KPK Periksa 9 Saksi Kasus Wali Kota Medan di Kejati Sumut
