Suara.com - Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos menilai keputusan Presiden Jokowi menghidupkan kembali posisi Wakil Panglima TNI adalah keputusan yang tidak terlalu penting.
Tigor mengatakan, Indonesia tidak sedang mengalami kegentingan yang mendesak, sehingga posisi wakil Panglima TNI tidak terlalu penting untuk saat ini.
"Sebenarnya kalau boleh jujur, tidak terlalu signifikan. Apa sih kepentingan ada wakil panglima TNI. Apalagi masa dunia saat ini, Indonesia tak mengalami ancaman dari luar eksternal, tidak diperlukan posisi wakil panglima," kata Bonar di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).
Apalagi, menurut Bonar, TNI baik yang masih aktif maupun purnawirawan sudah banyak menduduki jabatan-jabatan sipil seperti kepala daerah, duta besar, hingga menteri yang tak berbeda jauh dengan dwifungsi di era Orde Baru.
"Tapi untuk beberapa waktu transisi ini, saya duga ada 5 tahun ini sehingga kembali ke normal karena ini warisan kekuasaan Orde Baru karena ini dwifungsi memungkinkan," jelasnya.
Dia menduga, keputusan ini adalah cara Jokowi untuk mengurangi indikasi perbedaan pandangan di internal TNI.
"Dan ini pasti ada politik tertentu oleh Jokowi untuk meredam friksi di internal TNI," ucap Bonar.
Bonar berharap, keputusan ini hanya bersifat sementara atau bahkan segera ditarik kembali oleh Jokowi.
"Mudah-mudahan bahwa pelebaran posisi baru ini adalah temporary sesuai dengan personil dikemudian hari. Apabila personelnya sudah sesuai dengan kerampingan birokrasi adakan dievaluasi atau bahkan dihilangkan," tegasnya.
Baca Juga: Jokowi Hidupkan Lagi Wakil Panglima, Moeldoko: TNI Tak Ada Dualisme
Untuk diketahui, pada 18 Oktober Jokowi ternyata telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghidupkan kembali posisi Wakil Panglima TNI.
Adapun jabatan wakil panglima TNI di dalam Perpres tersebut ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat jenderal atau bintang empat.
Posisi Wakil Panglima TNI ini terakhir dijabat oleh Fachrul Razi dan telah dihapus pada saat pemerintahan era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
