Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta kepada seluruh kader di daerah untuk bisa berpikir rasional menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Zulhas, sapaan akrab Zukifli Hasan berharap kepada seluruh kader untuk melepas pemikiran Pemilihan Presiden 2019, karena partainya membutuhkan koalisi.
Ia mengungkapkan bahwa PAN tidak bisa jalan sendiri pada Pilkada 2020. Dengan begitu, ia menyadari seluruh kader untuk move on dari persaingan pada masa Pilpres 2019.
"Kadang-kadang saya mengatakan Pilpres sudah usai, sekarang kita fokus membangun partai kita. Kita akan menghadapi Pilkada, kita perlu teman saudara-saudara," ungkap Zulkifli saat berpidato di acara rapat kerja nasional (Rakernas) PAN ke-V di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019).
Zulkifli pun berani mengambil contoh pihak yang belum bisa move on dari Pilpres 2019 yakni daerah Riau. Kata ia, kader di daerah Riau masih bersikeras untuk tidak mencair dalam mencari koalisi sehingga kesulitan mencari teman.
"Saya ambil contoh satu saja, yang masih keras sikapnya Riau masih keras akhirnya sama teman-teman Riau yang lain, partai-partai lain kita ditinggal, kita punya delapan kursi tidak dapat AKD satupun," ujarnya.
Zulkifli juga mencontohkan daerah lain namun lebih rasional, yakni daerah Sulawesi Utara yang meskipun hanya memiliki satu anggota dewan provinsi, namun tetap mendapatkan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Lebih lanjut Zulkifli menyampaikan bahwa saat ini masyarakat memerlukan hal yang bersifat subtantif atau bisa diartikan membutuhkan apa yang memang menjadi keperluannya.
"Apa yang kita perjuangkan yang bisa dirasakan oleh mereka itu yang kita perlukan ketimbang slogan oposisi atau tidak oposisi, itu pendapat saya," ucapnya.
Ia mencontohkan kepada satu partai yang sempat mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat, namun suaranya mendadak naik karena memperjuangan undang-undang tentang pesantren.
"Ada teman kita partai 1, sahabat kami ya kadang-kadang dulu disebut penista agama. Tapi karena dia berbuat sesuatu melahirkan, misalnya walaupun kita tentang pada waktu itu ada beberapa poin melahirkan UU pesantren dan lain-lain, suaranya naik," katanya.
"Oleh karena itu perlu kami evaluasi lagi berdasarkan diskusi yang panjang. Publik sekarang perlu pragmatis dalam artian positif."
TERPOPULER
