Komnas HAM Minta Presiden Terbitkan Perppu HAM, Mahfud MD: Silakan Saja

Chandra Iswinarno, Muhammad Yasir

Selasa, 10 Desember 2019 | 21:34 WIB
Komnas HAM Minta Presiden Terbitkan Perppu HAM, Mahfud MD: Silakan Saja
Menkopolhukam Mahfud MD. [Suara.com/M Yasir]

Suara.com - Beberapa waktu lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajukan usulan kepada presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengganti Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Usulan tersebut disampaikan untuk memperkuat wewenang dalam menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mempersilakan Komnas HAM untuk mengajukan usulan tersebut lantaran itu merupakan haknya.

"Ya silakan aja diusulkan, kan boleh orang usul,” kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa (10/12/2019).

Namun, Mahfud mengingatkan, meski semua pihak memilki hak untuk mengusulkan sesuatu, pemerintah pun memiliki hak untuk menolaknya.

"Boleh usul dan boleh tolak juga usulnya, boleh disepakati orang lain, boleh tidak, gitu," ujarnya.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mendorong Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menerbitkan Keppres atau Perppu untuk menguatkan peran dan wewenang Komnas HAM dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Anam mengatakan usulan tersebut merujuk hasil survei pihaknya bersama Litbang Kompas. Dari hasil survei tersebut, kata dia, sebanyak 75,9 persen responden menginginkan agar wewenang Komnas HAM diperkuat. Dia menjelaskan, penguatan wewenang tersebut meliputi tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Komnas HAM. Salah satunya yakni diberikan kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan.

Anam berharap, dengan diterbitkannya Perppu tersebut nantinya penyelesaian kasus pelangggaran HAM berat masa lalu dapat terselesaikan dengan cepat.

"Minimal yang kami bayangkan di perppu itu adalah pengakuan peristiwa itu ada dan konsekuensi dari itu adalah hak korban segera diberikan tanpa harus menunggu putusan pengadilan."

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mahfud Klaim Pasca Reformasi Tak Ada Pelanggaran HAM yang Dilakukan Negara

Mahfud Klaim Pasca Reformasi Tak Ada Pelanggaran HAM yang Dilakukan Negara

News | Selasa, 10 Desember 2019 | 21:22 WIB

Komnas HAM Ingatkan Jokowi Soal Penyelesaian Kasus Novel, Mahfud: Terserah

Komnas HAM Ingatkan Jokowi Soal Penyelesaian Kasus Novel, Mahfud: Terserah

News | Selasa, 10 Desember 2019 | 19:58 WIB

Komnas HAM Usul Jokowi Buat Perppu Tuntaskan Kasus HAM Berat Masa Lalu

Komnas HAM Usul Jokowi Buat Perppu Tuntaskan Kasus HAM Berat Masa Lalu

News | Senin, 09 Desember 2019 | 20:13 WIB

Survei Komnas HAM: Mayoritas Rakyat Ingin Jokowi Tuntaskan Kasus HAM

Survei Komnas HAM: Mayoritas Rakyat Ingin Jokowi Tuntaskan Kasus HAM

News | Rabu, 04 Desember 2019 | 22:44 WIB

Komnas HAM: Publik Ingin Penyelesaian HAM Berat Lewat Pengadilan, Bukan KKR

Komnas HAM: Publik Ingin Penyelesaian HAM Berat Lewat Pengadilan, Bukan KKR

News | Rabu, 04 Desember 2019 | 18:03 WIB

Terkini

Soal Nama Kader yang Beredar Jadi Wapres Baru, Gerindra Tunggu Prabowo Pulang Dari Luar Negeri

Soal Nama Kader yang Beredar Jadi Wapres Baru, Gerindra Tunggu Prabowo Pulang Dari Luar Negeri

News | Selasa, 17 November 2026 | 16:34 WIB

Bitcoin Lagi Lesu, Indeks Kripto Ikut Meloyo ke Level 779,18

Bitcoin Lagi Lesu, Indeks Kripto Ikut Meloyo ke Level 779,18

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 16:33 WIB

Saat Ayah Bos Mastercard Hampir Jadi Korban Penipuan, Padahal Hafal Tiap Transaksi Rekening

Saat Ayah Bos Mastercard Hampir Jadi Korban Penipuan, Padahal Hafal Tiap Transaksi Rekening

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 16:33 WIB

Sanksi Perusahaan Tak Siapkan Dana Pesangon yang Disetor ke Negara

Sanksi Perusahaan Tak Siapkan Dana Pesangon yang Disetor ke Negara

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 16:31 WIB

Beda dengan Anggota DPR RI, Gaji dan Fasilitas Wakil Rakyat Swedia Jauh dari Kemewahan

Beda dengan Anggota DPR RI, Gaji dan Fasilitas Wakil Rakyat Swedia Jauh dari Kemewahan

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 16:31 WIB

Senator Ramai Dukung Dasco Wapres Gantikan Gibran, Ketua DPD: Itu Sikap Pribadi

Senator Ramai Dukung Dasco Wapres Gantikan Gibran, Ketua DPD: Itu Sikap Pribadi

News | Selasa, 17 November 2026 | 16:30 WIB

Tak Hanya Kualitas Produk, Ini yang Harus Disiapkan UMKM untuk Ekspor

Tak Hanya Kualitas Produk, Ini yang Harus Disiapkan UMKM untuk Ekspor

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 16:29 WIB

Sebelum Duduki Kursi Wapres, AMPB Ingatkan Dasco: Ada Janji Terkait RUU Perampasan Aset

Sebelum Duduki Kursi Wapres, AMPB Ingatkan Dasco: Ada Janji Terkait RUU Perampasan Aset

Jawa Tengah | Selasa, 17 November 2026 | 16:28 WIB

8 Cara Mencerahkan Kulit Wajah Secara Alami dan Cepat Tanpa Bahan Kimia

8 Cara Mencerahkan Kulit Wajah Secara Alami dan Cepat Tanpa Bahan Kimia

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 16:25 WIB

Transaksi QRIS Sulsel Tembus Rp7,64 Triliun, Sentra QRIS UMKM Hub Hadir di Makassar

Transaksi QRIS Sulsel Tembus Rp7,64 Triliun, Sentra QRIS UMKM Hub Hadir di Makassar

Sulsel | Selasa, 17 November 2026 | 16:21 WIB

×