Kemiskinan Desa 13%, Mensos : Presiden Ingin Desa Jadi Penggerak Ekonomi

Fabiola Febrinastri
Kemiskinan Desa 13%, Mensos : Presiden Ingin Desa Jadi Penggerak Ekonomi
Mensos, Juliari Batubara. (Dok : Kemensos)

Puskesos adalah layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) di tingkat desa.

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara menyatakan keprihatinanya terkait tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Mensos berharap, akses warga desa terhadap layanan dasar makin terbuka.

"Tingkat kemiskinan di desa masih sekitar 13 persen, bandingkan dengan kemiskinan tingkat nasional yang mencapai rata-rata 9,41 persen. Dengan berbagai program, pemerintah berkomitmen penuh agar desa semakin sejahtera. Bahkan, Presiden ingin desa jadi penggerak ekonomi," katanya, dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional II DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2019).

Dalam kesempatan itu, Mensos sekaligus melakukan pencanangan "Gerakan Satu Desa Satu Puskesos". Puskesos adalah layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) di tingkat desa, yang merupakan 'miniatur' Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berada di tingkat kabupaten/kota.

Melalui Puskesos, Kementerian Sosial sendiri terus mendorong Pemerintah Daerah hingga ke Pemerintah Desa untuk melakukan inovasi terkait pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

"Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, tidak hanya harus tepat sasaran, cepat, responsif, namun juga sebaiknya terintegrasi," kata Juliari, di hadapan Papdesi.

Namun sejauh ini, anggaran Kemensos dalam membangun Puskesos sangat terbatas, sejalan dengan fokus program pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Saat ini, anggaran Kemensos baru cukup untuk pembangunan dua Puskesos untuk satu kabupaten/kota," kata Mensos.

Dengan keterbatasan anggaran Kemensos untuk pendirian Puskesos, maka akan diprioritaskan untuk desa dengan kategori desa maju mandiri lebih dulu.

Pada prinsipnya, Kemensos mempersilakan kabupaten/kota yang berminat mendirikan Puskesos untuk mengajukan surat melalui dinas sosial setempat.

"Saya kira, nanti bisa dikoordinasikan dengan Papdesi," katanya. 

Namun demikian Mensos tetap berharap, Papdesi bisa meningkatkan kualitas tata kelola dana desa, seperti menyiapan data desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (ABPDes). Mensos mempertanyakan data desa dan ABPDes kepada pengurus PAPDESI, namun tidak bisa dijawab memuaskan.

"Mulai hari ini, tolong APBDes-nya diselesaikan dan lakukan pendataan anggota Papdesi," kata Mensos.

Data desa, kata Mensos, sangat penting. Dengan data yang lengkap, pemerintah tahu jumlah desa. Selain itu juga bisa mengklasifiksikan desa, apakah masuk desa mandiri, desa maju, tertinggal, atau sangat tertinggal. 

Data juga penting untuk memetakan potensi desa. Misalnya di desa tertentu, merupakan basis pengerajin tangan, maka produk yang dihasilkan apa saja, dan sebagainya.

"Bila data bisa dilaporkan dengan baik, maka jenis intervensi program yang tepat bisa ditentukan," kata Mensos.

Selain bertemu dengan pengurus Papdesi, Mensos juga minjau kesiapan e-Warong di Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur. Mensos dan rombongan juga menghadiri Peningkatan Kapasitas Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kota Surabaya.

Hadir mendampingi Mensos antara lain, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Andi ZA Dulung, Staf Ahli Menteri Bidang Dinamika Sosial, Asep Sasa Purnama, sejumlah pejabat Eselon II, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kemensos. (*)

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS