Suara.com - Pemerintah mengirimkan 120 nelayan untuk mencari ikan di perairan Natuna sebagai imbas dari masuknya kapal ikan China di Zona Ekslusif Ekonomi (ZEE) Indonesia.
Menanggapi itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut para nelayan rentan bahaya.
Mulanya juru bicara KIARA Susan Herawati mempertanyakan soal jaminan keamanan yang diberikan pemerintah kepada nelayan Pantura yang dikirim ke perairan Natuna.
"Nelayan tradisional memang harus kembali turun melaut, tapi permasalahannya, bagaimana dengan perlindungan negara?" kata Susan saat dihubungi Suara.com pada Selasa (7/1/2020).
Sebelumnya, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjamin kalau nelayan yang dikirimkan tersebut akan mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan. Namun di sisi lain, Susan justru berpandangan kalau para nelayan tersebut rentan akan keamanannya.
"Rentan, karena mereka ditaruh di wilayah konflik (ibaratnya seperti itu) di tengah posisi Kemenko Maritim yang lembek di hadapan Tiongkok," ujarnya.
Kata Susan, jaminan keamanan tersebut juga harus diselaraskan dengan upaya konkrit, seperti mengerahkan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.
"Perlindungan harus dibarengi dengan upaya konkret, Satgas 115 dilebur PSDKP. Itu saja jadi simbol negara tidak punya political will untuk melindungi nelayannya," katanya.
Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah bakal mengirim banyak nelayan untuk melaut di perairan Natuna.
Hal itu disampaikan Mahfud ketika menerima kunjungan dari 120 nelayan di wilayah Pantura yang menyatakan siap bermigrasi dari Jawa menuju perairan Natuna di kantornya, Senin (6/1/2020) kemerin.
Mahfud mengatakan bahwa pengiriman nelayan ke Natuna sudah sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. Dalam instruksinya, Jokowi ingin memperkuat keberadaan Indonesia di Natuna dengan dua cara, yaitu patroli dan kegiatan melaut.
Namun Mahfud belum memastikan kapan waktu para nelayan tersebut dapat melaut di Natuna.
TERPOPULER
