Suara.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya Achmad Taufiqoerrochman mengatakan bakal menjamin keamanan dan keselamatan para nelayan yang rencananya bakal dibawa dari Jawa untuk melaut di wilayah Natuna.
Nantinya, kata Taufiqoerrochman, kapal nelayan bakal beroperasi di sekitar kapal milik Bakamla. Namun, ia meragukan jika para nelayan harus segera melaut pada saat ini, sebabnya cuaca ekstrem dan ombak besar.
"Kami akan hadir di situ. Jadi mereka beroperasi di sekitar saya. Hanya yang jadi masalah adalah musim sekarang musim ombaknya besar. Apakah nelayan kami mampu, itu yang nanti kami lihat. Jadi kami akan lebih mengedepankan keselamatan," kata Taufiqoerrochman di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).
"Tetap cuaca itu yang akan sangat menentukan bergerak atau tidak. Karena walaupun bagaimana yang saya tahu bahwa kapal ikan itu sudah lama enggak beroperasi. Ini kan dicek dulu sistem keselamatan dan sebagainya," sambungnya.
Diketahui, Menkopolhukam Mahfud MD bakal mengirim banyak nelayan untuk melaut di perairan Natuna. Hal tersebut dilakukan guna membuktikan bahwa wilayah yang kini diklaim China tersebut merupakan bagian dari Indonesia.
Mahfud mengatakan bahwa pengiriman nelayan ke Natuna sudah sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. Dalam instruksinya Jokowi ingin memperkuat keberadaan Indonesia di Natuna dengan dua cara, yaitu patroli dan kegiatan melaut.
"Intinya kami akan hadir sesuai dengan perintah Presiden, sudah lama ini keputusan Presiden itu sudah lebih dari setahun yang lalu mengatakan kami harus hadir di sana. Kehadirannya dalam bentuk apa? Satu, patroli yang rutin, yang kedua kegiatan melaut nelayan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin kemarin.
Karena itu, Mahfud menerima kunjungan dari 120 nelayan di wilayah Pantura yang menyatakan siap bermigrasi dari Jawa menuju perairan Natuna. Namun, Mahfud belum memastikan kapan waktu para nelayan tersebut dapat melaut di Natuna.
"Intinya pemerintah akan mendukung saudara-saudara untuk ke sana, nanti bagaimana perizinan fasilitas apa yang akan dicarikan oleh pemerintah," ujar Mahfud.
Baca Juga: Panas Indonesia-China, Plt Gubernur Kepri Minta Natuna Jadi Kawasan Khusus
