Suara.com - Menteri Hukum dan HAM sekaligus politisi PDI Perjuangan Yasonna Laoly mengaku belum mengetahui kabar adanya staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang ditangkap KPK.
Justru, Yasonna malah meminta awak media menanyakan langsung kepada pengurus DPP PDIP.
"Saya enggak tahu, tanya mereka saja. Ya kan. Kami ini taat hukum saja. Tapi kalau ini yang di sana enggak ada saya dengar," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Yasonna membantah adanya penyegelan di kantor DPP PDI Perjuangan termasuk di ruang kerja Hasto.
"Enggak, enggak ada (penyegelan ruangan Hasto). Enggak ada (penggeledahan ruangan Hasto). Saya belum ada dengar itu, saya sudah cek tadi," ucap dia.
Tak hanya itu, Yasonna menegaskan partainya akan menaati proses hukum jika benar OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyeret Politisi PDI Perjuangan.
Pasalnya kata Yasonna Indonesia adalah negara hukum.
"Kita (Indonesia) kan negara hukum, kita negara hukum," katanya.
Kabar staf Sekjen PDIP Hasto ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan mencuat dari unggahan politikus Partai Demokrat Andi Arief di akun pribadi Twitternya.
Andi juga menyebut terkait OTT Wahyu, KPK juga menangkap seorang caleg dari partai pemenang Pemilu.
"Miris saya mendengar kabar OTT komisioner KPU bersama Caleg Partai suara terbesar Pemilu. Lebih miris lagi kabarya bersama dua staf Sekjen Partai tersebut. Sistemik?" cuit Andi Arief di akun @AndiArief__seperti dikutip Suara.com, Kamis.
"Jika benar ada dua staf sekjend Hasto Kristiyanto dengan inisial S dan D juga ikut OTT KPK bersama caleg Partai tersebut, maka apa arti sebuah tangisan?" tulisnya.
Andi Arief kemudian menyindir partai pemenang pemilu yang ia sebut ikut terlibat dalam OTT komisioner KPU. Ia menyebut bahwa perilaku tersebut merupakan suatu kejahatan politik.
"Saya tidak bergembira ada partai yang terlibat dalan suap menyuap dan di OTT KPK. Tidak elok ambil keuntungan di saat ada oartai sedang sulit. Tapi partai pemenang pemilu dan berkuasa bisa mengatur komisioner KPU ini kejahatan politik," kata Andi Arief.
TERPOPULER
