Sebelum Pindah ke Ibu Kota Baru, Menpan RB Diminta Survei Keinginan ASN

Chandra Iswinarno | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Jum'at, 17 Januari 2020 | 22:39 WIB
Sebelum Pindah ke Ibu Kota Baru, Menpan RB Diminta Survei Keinginan ASN
Presiden Jokowi saat memberika keterangan ke awak media saat meninjau lokasi banjir bandang di Pondok Pesantren Latansa, Lebakgedong, Lebak, Banten, Selasa (7/1/2020). (Suara.com/Ummi HS).

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di kementerian/lembaga akan dipindahkan ke ibu kota baru di Penajam Paser, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"(ASN) Pindah semua langsung. InsyaAllah, kami harapkan seperti itu (pindah semua di tahun 2024)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (17/1/2020).

Namun sebelum memindahkan seluruh ASN, dia menginstruksikan kepada Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo untuk melakukan survei.

Survei tersebut kata Jokowi untuk mengetahui berapa persen keinginan ASN yang dipindahkan ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara.

"Itu sudah kita perintahkan kepada Menpan untuk mensurvei dulu, pingin nggak pindah, berapa persen, harus tahu," kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, Tjahjo mengemukakan terkait pemindahan ASN ke ibu kota baru masih dalam tahap pemetaan di kementerian/lembaga.

"Ya belum, lagi tahap pemetaan ASN di kementerian dan lembaga nasional," kata Tjahjo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Jumat (17/1/2020).

Setelah itu kata Tjahjo tahap selanjutnya yakni melakukan pendataan ASN yang memasuki masa pensiun pada periode 2023 sampai 2024.

Nantinya data tersebut kemudian dikoordinasikan dengan sekretaris jenderal ataupun sekretaris menteri masing-masing kementerian maupun lembaga.

"Tahap berikutnya baru cek yang 2023-2024 memasuki pensiun berapa. Kemudian yang ada akan dikoordinasikan dengan sekjen/ sesmen lembaga masing-masing untuk inventarisasi nama jabatan dan kompetensinya apa yang bisa ikut tugas di ibukota negara baru," ucap Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo mengemukakan nantinya pemindahan ASN dilakukan tidak bertahap dan sekaligus di seluruh kementerian/lembaga.

"Menurut saya masih bisa mengakomodir ASN pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk jadi ASN pusat di ibu kota negara nanti, yang prinsipnya kami akan koordinasi dengan Gubernur Kalimantan Timur," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

RUU Ibu Kota Baru Rampung, Jokowi: Minggu Depan Kami Sampaikan ke DPR

RUU Ibu Kota Baru Rampung, Jokowi: Minggu Depan Kami Sampaikan ke DPR

News | Jum'at, 17 Januari 2020 | 21:51 WIB

Gandeng 3 Tokoh Dunia Bangun Ibu Kota, Jokowi: Pemerintah Tak Sanggup Gaji

Gandeng 3 Tokoh Dunia Bangun Ibu Kota, Jokowi: Pemerintah Tak Sanggup Gaji

News | Jum'at, 17 Januari 2020 | 17:08 WIB

Jokowi Bermimpi di Ibu Kota Baru Hanya Ada Mobil Listrik

Jokowi Bermimpi di Ibu Kota Baru Hanya Ada Mobil Listrik

Bisnis | Kamis, 16 Januari 2020 | 16:21 WIB

Jokowi Pengin Ada Mobil Swakemudi di Ibu Kota Baru

Jokowi Pengin Ada Mobil Swakemudi di Ibu Kota Baru

Otomotif | Rabu, 15 Januari 2020 | 21:00 WIB

Jokowi Sebut Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Lebih dari Rp 100 Triliun

Jokowi Sebut Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Lebih dari Rp 100 Triliun

News | Rabu, 15 Januari 2020 | 17:24 WIB

Terkini

Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman

Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman

News | Rabu, 15 April 2026 | 10:14 WIB

Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan

Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan

News | Rabu, 15 April 2026 | 09:48 WIB

Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional

Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional

News | Rabu, 15 April 2026 | 09:42 WIB

Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja

Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja

News | Rabu, 15 April 2026 | 09:30 WIB

BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan

BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan

News | Rabu, 15 April 2026 | 09:04 WIB

Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih

Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih

News | Rabu, 15 April 2026 | 08:57 WIB

Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'

Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'

News | Rabu, 15 April 2026 | 08:44 WIB

Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja

Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja

News | Rabu, 15 April 2026 | 08:33 WIB

Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'

Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'

News | Rabu, 15 April 2026 | 08:21 WIB

Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi

Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi

News | Rabu, 15 April 2026 | 08:00 WIB