Pastikan Tetap Panja Jiwasraya, DPR Bantah Ada Kesepakatan dengan Jokowi

Chandra Iswinarno | Novian Ardiansyah
Pastikan Tetap Panja Jiwasraya, DPR Bantah Ada Kesepakatan dengan Jokowi
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. [Suara.com/Ria Rizki]

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, saat ini masyarakat tidak mempermasalahkan apakah panja atau pansus yang harus dibentuk DPR.

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan parlemen tetap bakal melanjutkan pembentukan panitia kerja terkait permasalahan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ataupun Asabri.

Hal tersebut ditegaskannya meski salah satu fraksi, yakni Partai Demokrat, menginginkan pembentukan panitia khusus atau pansus.

Dasco beralasan pembentukan panja yang kini sudah mulai berjalan di Komisi VI dan Komisi XI itu ditujukan untuk merespon yang sudah dilakukan oleh penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN dan Kepolisian. Panja juga difokuskan untuk mengembalikan uang nasabah.

"Ya sebenarnya tujuannya adalah bagaimana uang yang sudah hilang itu balik, yang punya rakyat banyak diselamatkan, bagaimana kemudian kinerja daripada Asuransi Jiwasraya dan Asabri menjadi membaik dan bagaimana penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (22/1/2020).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, saat ini masyarakat tidak mempermasalahkan apakah panja atau pansus yang harus dibentuk DPR. Dasco berujar, terpenting bagi masyarakat bagaimana cara uang mereka di Jiwasraya dapat kembali.

"Saya pikir masyarakat luas tidak pusing mau panja atau pansus tapi yang penting bagaimana uang mereka kembali. Bagaimana kemudian prajurit TNI-Polri, bagaimana kinerja Jiwasraya dan Asabri ini membaik dan penegakan hukum berjalan itu saya pikir," kata Dasco.

Sementara terkait alasan DPR yang ingin tetap membentuk panja di masing-masing komisi terkait bukan pansus, Dasco membantah bahwa hak tersebut merupakan kesepakatan para partai di koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo.

"Sebenarnya, kita bukan karena sepakat Pak Jokowi yang minta atau karena pertemuan dengan Pak Jokowi. Kami sepakat itu karena melihat tindak lanjut yang dilakukan harus dilakukan respon cepat oleh DPR, kalau misalnya ada yang bilang DPR enggak galak, saya pikir bukan soal galak-galakan. Saya pikir bagaimana harapan masyarakat supaya uangnya kembali," katanya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS