Pastikan Tetap Panja Jiwasraya, DPR Bantah Ada Kesepakatan dengan Jokowi

Chandra Iswinarno, Novian Ardiansyah

Rabu, 22 Januari 2020 | 13:40 WIB
Pastikan Tetap Panja Jiwasraya, DPR Bantah Ada Kesepakatan dengan Jokowi
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. [Suara.com/Ria Rizki]

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan parlemen tetap bakal melanjutkan pembentukan panitia kerja terkait permasalahan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ataupun Asabri.

Hal tersebut ditegaskannya meski salah satu fraksi, yakni Partai Demokrat, menginginkan pembentukan panitia khusus atau pansus.

Dasco beralasan pembentukan panja yang kini sudah mulai berjalan di Komisi VI dan Komisi XI itu ditujukan untuk merespon yang sudah dilakukan oleh penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN dan Kepolisian. Panja juga difokuskan untuk mengembalikan uang nasabah.

"Ya sebenarnya tujuannya adalah bagaimana uang yang sudah hilang itu balik, yang punya rakyat banyak diselamatkan, bagaimana kemudian kinerja daripada Asuransi Jiwasraya dan Asabri menjadi membaik dan bagaimana penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (22/1/2020).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, saat ini masyarakat tidak mempermasalahkan apakah panja atau pansus yang harus dibentuk DPR. Dasco berujar, terpenting bagi masyarakat bagaimana cara uang mereka di Jiwasraya dapat kembali.

"Saya pikir masyarakat luas tidak pusing mau panja atau pansus tapi yang penting bagaimana uang mereka kembali. Bagaimana kemudian prajurit TNI-Polri, bagaimana kinerja Jiwasraya dan Asabri ini membaik dan penegakan hukum berjalan itu saya pikir," kata Dasco.

Sementara terkait alasan DPR yang ingin tetap membentuk panja di masing-masing komisi terkait bukan pansus, Dasco membantah bahwa hak tersebut merupakan kesepakatan para partai di koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo.

"Sebenarnya, kita bukan karena sepakat Pak Jokowi yang minta atau karena pertemuan dengan Pak Jokowi. Kami sepakat itu karena melihat tindak lanjut yang dilakukan harus dilakukan respon cepat oleh DPR, kalau misalnya ada yang bilang DPR enggak galak, saya pikir bukan soal galak-galakan. Saya pikir bagaimana harapan masyarakat supaya uangnya kembali," katanya.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Panja Terbentuk, Istana Berharap Masyarakat Percaya Industri Jasa Keuangan

Panja Terbentuk, Istana Berharap Masyarakat Percaya Industri Jasa Keuangan

Bisnis | Rabu, 22 Januari 2020 | 08:50 WIB

Ombudsman RI Bentuk Tim Investigasi PT Jiwasraya, PT Asabri dan PT Taspen

Ombudsman RI Bentuk Tim Investigasi PT Jiwasraya, PT Asabri dan PT Taspen

News | Selasa, 21 Januari 2020 | 18:07 WIB

Semrawutnya Kasus Jiwasraya, DPR Siap Evaluasi

Semrawutnya Kasus Jiwasraya, DPR Siap Evaluasi

Video | Selasa, 21 Januari 2020 | 17:55 WIB

Bahas Semrawutnya Kasus Jiwasraya, DPR: Kok Bisa Harga Saham Jadi Rp 50?

Bahas Semrawutnya Kasus Jiwasraya, DPR: Kok Bisa Harga Saham Jadi Rp 50?

Bisnis | Selasa, 21 Januari 2020 | 16:30 WIB

Ngotot Mau Pansus Jiwasraya, Demokrat Bakal Ajukan Hak Interpelasi

Ngotot Mau Pansus Jiwasraya, Demokrat Bakal Ajukan Hak Interpelasi

News | Selasa, 21 Januari 2020 | 16:18 WIB

Terkini

Rekor Baru! Jakarta Fair 2026 Kantongi Rp8,2 Triliun, Pengunjung Capai 8,22 Juta

Rekor Baru! Jakarta Fair 2026 Kantongi Rp8,2 Triliun, Pengunjung Capai 8,22 Juta

News | Senin, 13 Juli 2026 | 13:33 WIB

Soal Jampidsus Baru, Mensesneg: Harus Melalui Keppres Berdasarkan Usulan Jaksa Agung

Soal Jampidsus Baru, Mensesneg: Harus Melalui Keppres Berdasarkan Usulan Jaksa Agung

News | Senin, 13 Juli 2026 | 13:23 WIB

Kepala Pelaksana Satgas PKH Belum Diganti Usai Febrie Adriansyah Jadi Tersangka

Kepala Pelaksana Satgas PKH Belum Diganti Usai Febrie Adriansyah Jadi Tersangka

News | Senin, 13 Juli 2026 | 13:18 WIB

Banyak Korban Kebakaran Maut Bar Bangkok Tewas di Kamar Mandi, Pintu Darurat Terblokir

Banyak Korban Kebakaran Maut Bar Bangkok Tewas di Kamar Mandi, Pintu Darurat Terblokir

News | Senin, 13 Juli 2026 | 13:15 WIB

Polisi Bongkar Laboratorium Narkotika di Semarang, Diduga Sudah Produksi Jutaan Butir dalam 4 Bulan

Polisi Bongkar Laboratorium Narkotika di Semarang, Diduga Sudah Produksi Jutaan Butir dalam 4 Bulan

News | Senin, 13 Juli 2026 | 13:04 WIB

Mendagri: Bantuan Lima Ambulans dari Korpri Percepat Pemulihan Daerah Terdampak Bencana di Sumatera

Mendagri: Bantuan Lima Ambulans dari Korpri Percepat Pemulihan Daerah Terdampak Bencana di Sumatera

News | Senin, 13 Juli 2026 | 12:56 WIB

Guru Ungkap Isi Pesan Teror Bom di SDN Srengseng Sawah 15, Begini Isinya

Guru Ungkap Isi Pesan Teror Bom di SDN Srengseng Sawah 15, Begini Isinya

News | Senin, 13 Juli 2026 | 12:51 WIB

Militer Yordania Menembak Jatuh 4 Rudal Iran yang Terobos Masuk Wilayah Udara Mereka

Militer Yordania Menembak Jatuh 4 Rudal Iran yang Terobos Masuk Wilayah Udara Mereka

News | Senin, 13 Juli 2026 | 12:50 WIB

Modus Tanya Izin Berujung Palak Rp300 Ribu, Oknum Satpol PP DKI Terancam Sanksi Berat

Modus Tanya Izin Berujung Palak Rp300 Ribu, Oknum Satpol PP DKI Terancam Sanksi Berat

News | Senin, 13 Juli 2026 | 12:48 WIB

Mengapa Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah Dinilai Layak Diambil Alih KPK? Ini Penjelasan Pakar

Mengapa Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah Dinilai Layak Diambil Alih KPK? Ini Penjelasan Pakar

News | Senin, 13 Juli 2026 | 12:41 WIB

×