Suara.com - Rais Syuriyah PCI Nahdlatul Ulama Australia Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir mengaku tidak paham dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemulangan WNI eks ISIS.
Gus Nadir merasa Jokowi justru membenturkan pendapat pribadinya dengan pengambilan kebijakan. Ia menyebut komunikasi publik Jokowi buruk.
Hal ini disampaikan Gus Nadir dalam cuitan yang diunggah ke akun Twitter pribadinya, @na_dirs, Kamis (6/2/2020).
"Saya gak paham dengan pernyataan Presiden Jokowi ini. Jelek sekali komunikasi publik pemerintah menangani isu sepenting ini," tulis Gus Nadir.
Pernyataan Jokowi yang tidak setuju WNI eks ISIS yang membakar paspor ikut dipulangkan, dirasa tidak elok.
Gus Nadir mengatakan, "Presiden sedang membenturkan sendiri pendapat pribadi beliau dengan proses pengambilan kebijakan di rapat terbatas. Kurang elok".
Dalam cuitan tersebut, Gus Nadir menyematkan unggahan dari akun Twitter resmi Jokowi terkait pemulangan WNI eks ISIS. Jokowi tidak setuju jika WNI yang membakar paspor ikut dipulangkan.
"Soal WNI eks organisasi ISIS yang dikabarkan hendak kembali ke Tanah Air, para wartawan bertanya ke saya: bagaimana dengan mereka yang telah membakar paspornya. Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang: tidak," tulis Jokowi, seperti dikutip Suara.com, Kamis (6/2).
Ia melanjutkan, "Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas."
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyebut BNPT akan segera memulangkan 600 WNI eks ISIS dari Timur Tengah ke Indonesia. Fachrul mengatakan sebagian besar WNI eks ISIS tersebut dalam keadaan terlantar.
Sehingga, dia pun menyatakan rencana pemulangan mereka ke Indonesia atas prinsip kemanusiaan.
Sebanyak 47 dari 600 WNI eks ISIS tersebut berstatus tahanan. Sementara sisanya merupakan pengungsi biasa.
Wacana pemulangan WNI eks ISIS terus bergulir. Presiden RI Joko Widodo sampai saat ini menyatakan masih memperhitungkan plus minus terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS dari Timur Tengah.
“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Presiden menyatakan perlunya untuk menggelar rapat terbatas yang khusus membahas rencana tersebut. Menurutnya, semua yang terkait hal itu harus melalui perhitungan atau kalkulasi yang detail.
TERPOPULER
