Dunia Usaha - Pemerintah Bersinergi Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil

Fabiola Febrinastri
Dunia Usaha - Pemerintah Bersinergi Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil
Mensos, Juliari P. Batubara dalam Pertemuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, di Hotel Harris Vertu, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020). (Dok : Kemensos)

Kemensos tidak menerima bantuan langsung, namun dunia usaha dipersilakan untuk melaksanakan dengan caranya sendiri.

Suara.com - Dunia usaha dan pemerintah bersinergi dalam berpartisipasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) berjangka panjang. Kedua lembaga ini bisa menyediakan berbagai infrastruktur, seperti sekolah, fasilitas air bersih, atau infrastruktur pertanian.

Hal ini dikemukakan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara dalam Pertemuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bertajuk "Bersama Hadir Membangun Negeri, Peduli Komunitas Adat Terpencil", di Hotel Harris Vertu, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

"Jumlah KAT yang terdata di kami sekarang, 150.222 Kepala Keluarga (KK). Ini tentunya membutuhkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, untuk sinergi program yang sifatnya jangka panjang, seperti infrastruktur, sekolah, fasilitas air bersih, infrastruktur pertanian," katanya.

Dalam Perpres No. 186 tahun 2014, KAT merupakan sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, serta miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Pemberdayaan sosial KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian warga, agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Mensos, Kementerian Sosial (Kemensos), dari tahun ke tahun terus melakukan program pemberdayaan sosial KAT, dengan pemberian layanan sosial dasar berupa pembangunan pemukiman, bantuan jaminan hidup, penataan lingkungan dan penguatan keserasian sosial.

Kegiatan ini belum mencukupi pemenuhan kebutuhan warga, karena keterbatasan anggaran.

"Demikian juga soal keterpencilan, yang terkait dengan kemiskinan, hak asasi manusia, ketersediaan kebutuhan dasar, isu marjinalisasi, ketidaksetaraan, keadilan, pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, persoalan tanah (ulayat), degradasi lingkungan hingga persoalan kesulitan penjangkauan wilayah, yang hanya akan dapat diatasi dengan melibatkan pihak lain, baik pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga kesejahteran sosial ataupun dunia pendidikan," tambah Juliari.

Mensos mengajak partisipasi lebih banyak dunia usaha dalam program pemberdayaan KAT. Kemensos tidak menerima bantuan langsung, namun dunia usaha dipersilakan untuk melaksanakan dengan caranya sendiri.

Kemensos memberikan data sebaran lokasi dan kebutuhan KAT. Penyaluran bantuan dapat dilakukan melalui mekanisme di lembaga masing-masing, yaitu melalui yayasan yang dimiliki oleh perusahaan ataupun bekerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial setempat yang dipercaya.

Pemberdayaan Sosial pada Ribuan Warga
Sementara itu, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin mengatakan, Kemensos telah melakukan pemberdayaan sosial terhadap tidak kurang dari 8.427 KK warga KAT. Pelayanan dasar telah diberikan, namun beberapa sektor kebutuhan di luar jangkauan Kemensos, seperti sarana lingkungan, jalan, sarana kesehatan, pendidikan, hak sipil serta perekonomian, menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti.

"Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat menginventarisasi berbagai kegiatan pemberdayaan KAT yang dapat disinergikan oleh pemerintah, swasta, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan lembaga sosial, sehingga kita mempunyai roadmap Sinergi pemberdayaan sosial KAT untuk 2020 hingga 2021," kata Pepen.

Acara ini juga dihadiri Dirjen Rehabilitasi Sosial, Edi Suharto, Kepala BP3S, Syahabuddin, Tim Teknis Menteri, Restu Hapsari, pimpinan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Mereka adalah BNI,BRI,Mandiri dan BTN, Dinas Sosial, Forum Corporate Social Responsibility (CSR), Forum Pakar KAT, Organisasi Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial seluruh Indonesia, perwakilan warga KAT, dunia usaha/perusahaan swasta yang menyelenggarakan undian gratis berhadiah dan yayasan yang menyelenggarakan pengumpulan uang dan barang.

Perusahaan swasta yang sudah memberikan bantuan dalam program pemberdayaan KAT, yaitu PT. Indomarco Prismatama, Tbk (Indomaret), SKK Migas, PT. Petrochina International Jabung Ltd, PT.Adaro Energy, Tbk, PT kaltim Prima Coal (KPC), dan PT Sinar Mas. Mereka memberikan sarana air bersih dan mandi, cuci, kakus (MCK) di beberapa lokasi KAT, yang dananya berasal dari penggalangan donasi masyarakat maupun dari program CSR.

Pertemuan tersebut didahului testimoni dan pengalaman dalam melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan KAT oleh seorang tokoh, yang merupakan perintis dan pelaku pendidikan alternatif bagi masyarakat terasing dan terpencil di Indonesia, Saur Marlina Manurung, S.Ant, atau yang biasa disapa Butet Manurung. Ia menekankan perlunya penyelarasan program pemberdayaan dengan kearifan lokal.

Pada akhir acara berhasil terhimpun catatan inventarisir kegiatan yang disepakati dunia usaha untuk perluasan kegiatan KAT di beberapa lokasi, yang akan dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021. (*)

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS