Resmi, Eks Sektretaris MA Nurhadi dan Menantunya dalam DPO KPK

Chandra Iswinarno | Welly Hidayat
Resmi, Eks Sektretaris MA Nurhadi dan Menantunya dalam DPO KPK
Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri saat ditemui wartawan di gedung KPK. (Suara.com/M Yasir).

Ali menyebut KPK telah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan telah mengirimkan surat perbantuan untuk proses penangkapan.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan surat perintah penangkapan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Selain Nurhadi, dua tersangka lainnya juga termasuk di dalamnya. Yakni menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) yang terlibat dalam kasus suap tersangka dan gratifikasi perkara di MA tahun 2011-2016.

"KPK terbitkan DPO dan surat perintah penangkapan untuk Nurhadi dan kawan-kawan (Hiendra dan Rezky)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).

Ali menyebut KPK telah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan telah mengirimkan surat perbantuan untuk proses penangkapan.

Penerbitan DPO kepada ketiga tersangka, setelah KPK sudah melakukan proses sesuai prosedur hukum terkait pemanggilan ke KPK untuk dimintai keterangan. Namun, mereka tak menunjukan itikad baik untuk hadir.

"Ketentuan pasal 112 ayat (2) KUHAP, tekait dengan hal tersebut, selain mencari, KPK juga menerbitkan surat perintah penangkapan," ungkap Ali.

Ali menegaskan KPK akan bertindak tegas bila pihak -pihak yang dimintai keterangan tidak penuhi aturan yang dianggap tidak kooperatif.

Ali menambahkan bila ada pihak-piham yang mencoba menghalangi KPK untuk medatangkan ketiga tersangka secara paksa, maka KPK mengingatkan ancaman Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang menghalang-halangi proses hukum dengan ancaman pidana minimal penjara 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

"Kami ingatkan kembali agar para saksi yang dipanggil KPK bersikap koperatif dan pada semua pihak agar tidak coba-coba menghambat kerja penegak hukum," tegas Ali

Meski hingga saat ini, ketiga tersangka belum juga ditahan oleh KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (16/12/2019) lalu.

Walau demikian, ketiga tersangka telah dicekal tidak boleh bepergian keluar negeri sebagaimana telah diminta oleh KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Masa berlaku pencegahan Nurhadi bersama dua tersangka lainnya itu terhitung sejak 12 Desember 2019 dan berlaku selama enam bulan ke depan.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.

Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp 33,1 miliar.

Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar.

Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS