Soal Si Miskin Wajib Cari yang Kaya, Gus Sahal: Lomba Eror Tingkat Menteri?

Dany Garjito | Husna Rahmayunita | Suara.com

Kamis, 20 Februari 2020 | 13:36 WIB
Soal Si Miskin Wajib Cari yang Kaya, Gus Sahal: Lomba Eror Tingkat Menteri?
Ilustrasi pernikahan. (Unsplash/ Nathan Dumlao)

Suara.com - Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika Serikat Akhmad Sahal melayangkan sindiran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal fatwa pernikahan antar status ekonomi.

Fatwa tersebut semula diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kepada Menteri Agama Fachrul Razi.

Menurut Gus Sahal usulan ini tidak masuk akal, sehingga ia melontarkan pertanyaan kepada Jokowi. Ia menerka ada kompetisi yang salah di jajaran kabinet Indonesia Maju.

Pernyataan Gus Sahal ini disampaikan melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @sahal_AS. Ia menanggapi artikel soal usulan Menko PMK ke Menag terkait fatwa pernikahan antar status ekonomi.

"Pak @jokowi, apakah di kabinet sekarang ada perlombaan paling eror tingkat menteri?" tulis Gus Sahal seperti dikutip Suara.com, Kamis (20/2/2020).

Bukan tanpa sebab, Gus Sahal menilai adanya persaingan eror di jajaran menteri Jokowi ini lantaran kekinian banyak menteri yang kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial.

"Kok banyak yang pernyataannya ceblang-ceblung," imbuhnya.

Sejak diunggah, cuitan Gus Sahal tersebut menuai perhatian dari warganet. Sebagian dari mereka memberikan dukungan kepada tanggapan Gus Sahal.

"Fatwa yang bagus da... kita usul dimulai dari pejabat. Anak menteri menikah dgn anak pemulung," kata @bachrum_achmadi.

"Periode 2 ini babak belur euy, dari 2014 kita berharap semakin baik tapi periode ini," timpal @Zian_perdhana.

Cuitan Gus Sahal soal fatwa pernikahan antar status ekonomi. (Twitter/@sahal_AS)
Cuitan Gus Sahal soal fatwa pernikahan antar status ekonomi. (Twitter/@sahal_AS)

Menko PMK Usul Menag Bikin Fatwa yang Miskin Wajib Cari yang Kaya

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengusulkan kepada Menteri Agama Fachrul Razi untuk menerbitkan fatwa terkait pernikahan antar status ekonomi. Hal itu dilakukan untuk mencegah peningkatan angka kemiskinan.

Awalnya, Muhadjir memaparkan data angka rumah tangga miskin di Indonesia yang saat ini sudah mencapai 5 juta keluarga dari sekitar 57 juta keluarga.

"Rumah tangga Indonesia 57.116.000, yang miskin 9,4 persen itu sekitar 5 juta, kalau ditambah status hampir miskin itu 16,8 persen itu sekitar hampir 15 juta," kata Muhadjir saat memberikan sambutan di pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2020 di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Dia menyebut meningkatnya angka kemiskinan juga segaris lurus dengan meningkatnya penyakit seperti stunting.

"Miskin itu, nah di situlah sumber penyakit tadi stunting, segala macam yang sebagian besar di bagian miskin ini," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pemerintah Tak Bisa Pulangkan 4 WNI yang Positif Corona di Jepang

Pemerintah Tak Bisa Pulangkan 4 WNI yang Positif Corona di Jepang

News | Kamis, 20 Februari 2020 | 12:59 WIB

Penjelasan Menko PMK Soal Usulan Fatwa yang Miskin Wajib Cari yang Kaya

Penjelasan Menko PMK Soal Usulan Fatwa yang Miskin Wajib Cari yang Kaya

News | Kamis, 20 Februari 2020 | 12:39 WIB

Pemotor Nekat Lewat TPU untuk Hindari Macet dan 4 Berita Populer Lain

Pemotor Nekat Lewat TPU untuk Hindari Macet dan 4 Berita Populer Lain

News | Kamis, 20 Februari 2020 | 07:35 WIB

Wacana Orang Kaya Wajib Menikahi Si Miskin dan 4 Berita Heboh Lainnya

Wacana Orang Kaya Wajib Menikahi Si Miskin dan 4 Berita Heboh Lainnya

News | Kamis, 20 Februari 2020 | 06:35 WIB

Terkini

CSIS Soroti 5 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Dinilai Tanda Ketidakstabilan

CSIS Soroti 5 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Dinilai Tanda Ketidakstabilan

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:55 WIB

Pergerakan Pesawat Militer AS Meningkat ke Timur Tengah, Sinyal Eskalasi Konflik?

Pergerakan Pesawat Militer AS Meningkat ke Timur Tengah, Sinyal Eskalasi Konflik?

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:44 WIB

Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata

Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:31 WIB

KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA

KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:25 WIB

Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos

Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:25 WIB

AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah

AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:22 WIB

KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan

KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan

News | Senin, 04 Mei 2026 | 12:17 WIB

Anggota DPR Kecam Dugaan Pelecehan Seksual di Ponpes Pati, Desak Pelaku Segera Ditangkap

Anggota DPR Kecam Dugaan Pelecehan Seksual di Ponpes Pati, Desak Pelaku Segera Ditangkap

News | Senin, 04 Mei 2026 | 11:52 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR Desak Presiden Prabowo Hapus Cluster Guru, Minta Status Disatukan Jadi PNS

Wakil Ketua Komisi X DPR Desak Presiden Prabowo Hapus Cluster Guru, Minta Status Disatukan Jadi PNS

News | Senin, 04 Mei 2026 | 11:46 WIB

Proposal Iran Desak Penarikan Pasukan AS dan Pencabutan Blokade Selat Hormuz

Proposal Iran Desak Penarikan Pasukan AS dan Pencabutan Blokade Selat Hormuz

News | Senin, 04 Mei 2026 | 11:46 WIB