REGIONAL:
Berdasarkan pasal penjelasannya, diketahui penyimpangan seksual yang dimaksud dalam Pasal 85 ialah sadisme, masokisme, homoseksual, dan inces.
Pasal-pasal RUU Ketahanan Keluarga dinilai terlampau mengatur urusan privat publik
Sebelumnya diberitakan, Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga menuai kontroversi, karena pasal-pasalnya dinilai terlampau mengatur urusan privat publik, seperti hubungan dan orientasi seksual.
Anggota Fraksi Gerindra DPR Sodik Mudjahid yang menjadi salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga mengklaim, kesemua itu perlu diatur oleh negara melalui produk hukum.
Terlebih, persoalan anggota keluarga yang mengalami penyimpangan seksual perlu dilaporkan karena dinilai mengganggu.
"Contohnya homoseksual, apakah itu tidak mengganggu masa depan umat manusia dalam basis keluarga? Keluarga adalah lembaga dasar, semua etika moral perilaku dimulai dari keluarga. Kita harus menguatkan keluarga, menguatkan mutu keluarga berkualitas, termasuk melindungi keluarga dari hal semacam itu," kata Sodik, Selasa (18/2/2020).
Sodik menuding, homoseksual sebagai salah satu jenis penyimpangan seksual yang dimaksud Pasal 85 bukan lagi berada dalam ranah privat.
"Ini yang menjadi diskusi kami. Apakah homoseksual privat atau tidak? Ketika masif, mengganggu bangsa tidak? Mengganggu umat manusia tidak?" ujar Sodik.
Begitu pula dengan jenis penyimpangan seks lainnya, semisal sadisme. Menurutnya, sadisme bukan lagi sekadar masalah privasi setiap individu, sehingga aktivitasnya perlu diatur.
Untuk diketahui, selain Sodik, ada empat anggota DPR lain yang ikut mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga.
Empat pengusul lainnya ialah Endang Maria (F-Golkar), Ali Taher (F-PAN), serta Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa (F-PKS). Kekinian, RUU Ketahanan Keluarga masuk program legislasi nasional.
Aktivis Perempuan: RUU Ketahanan Keluarga Warisan Orde Baru
Aktivis Perempuan dan Konsultan Gender Tunggal Pawestri menilai Rancangan Undang-Undang atau RUU Ketahanan Keluarga tak masuk akal. Mereka menilai RUU tersebut merupakan warisan orde baru yang digaungkan Presiden ke-2 Soeharto ketika itu.
"Karena kalimat di dalam situ (RUU Ketahanan keluarga) itu meneguhkan kembali domestifikasi perempuan, stereotype peran istri dan peran suami. Dan itu yang sebenarnya sudah kita sadari ini adalah warisan lama orba yang dulu dikuatkan dan digaungkan oleh (Presiden kedua) Soeharto," ujar Tunggal di kantor LBH Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Tunggal mengatakan pada zaman orde baru, mode perempuan ibuisme kencang digaungkan. Semangat ibuisme ketika itu menjadikanp perempuan hanya bertanggung jawab terhadap rumah tangga.
"Tapi dulu banyak gelombang protes, kita coba merekonstruksi ulang bahwa ini tidak bisa dilanjutkan model pembagian peran antara laki dan perempuan di rumah tangga, karena itu udah outdated," kata dia.
Tak hanya itu, Tunggal menyebut RUU Ketahanan Keluarga tidak hanya kembali ke zaman orba, namun terlalu masuk ke wilayah privasi masyarakat.
"Jadi selain bahwa RUU balik ke jaman dulu, yang sudah usang, ini juga konsep pembagian tugas ini udah terlalu masuk wilayah privat masyarakat," tutur Tunggal.
Ia pun khawatir jika RUU tersebut disahkan akan membahayakan masyarakat Indonesia.
"Ini sesuatu yang tentu saja tidak bisa dibiarkan. Karena sebentar saja dibiarkan, apalagi ada ancaman sanksi, pidana karena ini UU, ini bisa membahayakan," katanya.
TERPOPULER