Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengungkapkan kekesalannya karena tiga Kepala Daerah tak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia menyebut tiga Gubernur itu sok pintar.
Tiga Gubernur yang tak hadir adalah adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Mereka mangkir dan memilih untuk diwakilkan oleh bawahannya.
Roberth mengatakan banjir sekarang ini sudah semakin parah karena wilayah ring 1 yang notabene memiliki fasilitas mumpuni juga terendam air. Namun para Kepala Daerah malah enggan memberikan keterangan kepada anggota dewan.
"Banjir di depan mata kita, sampai daerah-daerah elite masuk air, istana negara pun banjir tidak ada perhatian dari Kepala Daerah," ujar Roberth di gedung DPR, Rabu (26/2/2020).
Berbanding terbalik dengan tiga Kepala Daerah itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hadir dalam rapat dan memberi penjelasan soal penanganam banjir. Roberth pun menilai kinerja Basuki bersama jajarannya sudah cukup baik.
"Saya apresiasi Menteri PUPR," jelasnya.
Meski demikian, menurutnya tiga Kepala Daerah itu masih kerap membuat rancangan yang bertentangan dengan konsep Basuki. Padahal, kata Roberth, rancangan ini sudah dibuat matang dengan menggandeng pihak profesional.
"Kalau kami mau ikut apa yang disampaikan PUPR. Tidak usah lagi pimpinan daerah sok pintar lakukan itu, maka itu bisa teratasi semuanya. Tidak usah sok jagolah itu (rancangan PUPR) bukan orang bodoh yang buat itu ahli," kata dia.
Kekinian, Komisi V DPR RI resmi menunda rapat pembahasan penanganan banjir di Jabodetabek. Pasalnya, tiga Kepala Daerah yang wilayahnya terdampak banjir tidak memenuhi undangan rapat.
Tiga Gubernur yang tak hadir adalah adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Ketiganya diwakilkan oleh bawahannya.
Ketua Komisi V Lazarus menyatakan rapat tidak bisa terus dilanjutkan jika tiga Kepala Daerah itu tak hadir. Pasalnya, permasalahan banjir ini solusinya adalah koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah.
Akhirnya, Lazarus memutuskan untuk menunda rapat. Pertemuan ini rencananya akan kembali digelar setelah DPR memasuki masa reses pekan depan.
"Tentu kita akan agendakan pada masa sidang berikutnya. Demikian rapat hari ini saya nyatakan ditunda," kata dia.
TERPOPULER
