Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendapatkan sejumlah masukan dari beragam serikat buruh terkait Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Menurutnya, isi dari RUU Ciptaker itu masih bisa diubah selagi masih dibahas oleh DPR RI.
Pertemuan itu terlaksana dalam kegiatan rapat koordinasi khusus (rakorsus) antar menteri guna membahas soal Omnibus Law RUU Ciptaker bersama Menteri Perdagangan Agus Supramanto, perwakilan dari Kemenaker dan Kementerian Perekonomian.
Dari pihak serikat buruh pun diwakili oleh pimpinan sejumlah organisasi serikat buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan serikat buruh lainnya.
"Pada dasarnya, mempersoalkan Omnibus law atau RUU Cipta Kerja, karena masih ada beberapa yang dipermasalahkan," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).
Ia tidak mempersoal apabila serikat buruh kemudian mempersoalkan terkait isi RUU Ciptaker. Kalau memang ada yang tidak sependapat maka bisa mengajukannya kepada DPR RI.
Sedangkan apabila ada yang memang tidak paham, menurutnya bisa juga didiskusikan kepada DPR RI agar bisa menyesuaikan kalimat-kalimat yang mudah dipahami.
"Silakan bahas di DPR kesalahan-kesalahan itu, biar diperbaiki di sana dan pemerintah pasti kalau salah pasti ya sudah kalau salah diperbaiki sama-sama gitu," ujarnya.
Lagipula menurutnya RUU Cipta Kerja itu masih bisa diperbaiki karena sifatnya yang belum final. Justru, ia menyambut baik apabila ada aspirasi masyarakat yang bisa disampaikan kepada DPR guna memperbaiki isi RUU Ciptaker.
Baca Juga: Dianggap Menzolimi, Buruh DIY Jateng Tolak RUU Omnibus Law Cilaka
"Jadi semua masyarakat yang punya aspirasi masih dibuka, ini namanya juga masih rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang, rancangan harus dibahas dulu melalui beberapa tahap di DPR," kata dia.
