Galau Tentukan Format Pemilu Serentak 2024, Mendagri Tunggu Keputusan DPR

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian masih menunggu waktu untuk mencari variasi yang cocok dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2024.

Saat ini, ada enam variasi pelaksanaan pemilihan umum serentak yang disodorkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), melalui putusannya yang menolak uji materi terhadap Pasal 167 ayat (3) dan 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Dalam putusannya, MK membebaskan variasi pemilihan serentak dengan catatan, pemilihan tingkat nasional untuk memilih presiden-wakil presiden, DPR dan DPD tidak dipisah.

"Tadi kan sedang dicari diformatnya, ini kan masih empat tahun lagi ya. Sekarang ini, lagi dibicarakan opsi-opsinya, opsi a, opsi b. Kalau serentak dilaksanakan apa namanya itu enam opsi tadi cukup bagus dari Perludem, tapi lihat bahas positif-negatif tiap-tiap opsi," kata Tito di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Senin (9/3/2020).

Tito mengemukakan, semua keputusan mengenai pemilihan umum serentak 2024 bakal dikembalikan lagi ke DPR dan pemerintah dalam pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Prinsip adalah apapun opsinya yang terbaik. Semua nanti akan dibahas. Kita berikan masukan di DPR, DPR yang nanti akan mengambil keputusan menjadi undang-undang," kata Tito.

Untuk diketahui, dalam putusannya MK memperkenankan pemilihan serentak dengan beragam variasi dengan catatan, pemilihan presiden-wakil presiden, DPR dan DPP tetap harus dilakukan berbarengan.

Adapun enam pilihan dalam variasi pelaksanaan pemiluhan serentak yang ikut ditawarkan oleh MK sebagai berikut;

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan DPRD.
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota.
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota.
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota.
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota dan memilih bupati/wali kota.
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.