Infografis
"Selain terlihat kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah, karena beberapa daerah sudah menyatakan melakukan lockdown dengan berbagai versinya, kebijakan tes massal menimbulkan beberapa pertanyaan. Beberapa di antaranya adalah mekanisme pengetesan dan biaya. Membebankan biaya kepada masyarakat akan membuat hanya orang-orang yang memiliki cukup uang yang dapat memilih untuk menjalankan tes ini," ucap dia.
Kemudian Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti sosialisasi dan edukasi mengenai risiko penularan virus corona dan kebijakan pemerintah terkait jarak sosial (sosial distancing), belum optimal dilakukan oleh perangkat pemerintah baik pusat maupun daerah.
"Pelibatan publik seperti dunia kampus, tokoh agama, budayawan, dan sebagainya di berbagai wilayah dalam memerangi risiko penularan virus corona juga masih minim. Hasilnya, belum semua warga mendapatkan informasi yang memadai. Kebijakan pemerintah tidak efektif dilaksanakan di masyarakat dan berisiko memperluas penyebaran virus corona," tutur dia.
Karenanya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah pertama mengubah ketertutupan informasi dan pengetesan Covid-19 agar data yang tersaji adalah data real-time.
"Melihat tes kepada beberapa pejabat maka hal ini dimungkinkan," ucap Anis.
Kedua mendesak pemerintah melakukan keterbukaan informasi, termasuk lokasi pasien terinfeksi dan riwayat perjalanan.
Keterbukaan informasi, perlu dilakukan dengan tetap menjamin perlindungan data pribadi pasien.
Ketiga, meminta pemerintah memperjelas mekanisme dan efektivitas tes massal dan tidak membebankan biayanya kepada rakyat.
Pemerintah, tidak boleh menggunakan tes kit yang belum teruji validitasnya dalam menguji warga.
Baca Juga: Wali Kota Minta Warga Bekasi Tunda Resepsi Pernikahan Selama Wabah Corona
Selain itu, pemerintah juga harus memprioritaskan pemeriksaan bagi orang yang pernah terpapar atau berinteraksi dengan pasien positif.
