Suara.com - Indonesia disebutkan akan tetap dihantui wabah virus corona bahkan ketika negara-negara lain telah bersih dari Covid-19.
Hal tersebut dinyatakan dua orang peneliti, Muhammad Zilfikar Rahmat dan Dikanaya Tarahita melalui South China Morning Post (SCMP) pada Minggu (22/3/2020).
Mempertimbangkan kondisi geografis, sosiologis, dan politik di Indonesia, maka ada beberapa alasan yang membuat virus corona akan bertahan lama di negara tersebut.
Mengalihbahasakan dari SCMP, Suara.com meringkas beberapa poin dari tulisan Muhammad Zilfikar Rahmat dan Dikanaya Tarahita mengenai penyebab virus corona yang bisa bertahan lama di Indonesia.
1. Kondisi Geografis
Indonesia terbentang sekitar 2 juta meter persegi dengan kurang lebih 18.000 pulau. Kondisi ini memungkinkan banyaknya lokasi-lokasi yang terisolasi dan terpencil.
Banyaknya daerah terpencil ini yang sayangnya berpotensi membuat virus corona lama mewabah.
Hal ini karena infeksi di daerah-daerah tersebut sulit dideteksi. Bahkan deteksi pun akan membutuhkan waktu lama karena proses pengiriman spesimen.
Indonesia pada dasarnya dihadapkan dengan bom waktu. Jika gagal mengatasi krisis dengan segera, virus ini akan menyebar ke pulau-pulau terpencil di mana dapat membusuk, tidak ditemukan, dan tidak diobati selama bertahun-tahun yang akan datang.
Baca Juga: Panen Kritikan, Jadwal Perjalanan KRL Kembali Normal Sore Nanti
2. Peluang Virus yang Disepelekan
Saat virus corona sudah berminggu-minggu menyerang China dan negara tetangga, orang-orang Indonesia masih santai dengan klaim bahwa mereka tidak akan terkena virus tersebut. Lebih lagi hal itu dimintakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Menkes menyangkal penelitian Hardvard pada Februari yang menyatakan bahwa ada kemungkinan virus corona di Indonesia dan tidak terdekteksi. Ia malah mendeklarasikan, bahwa Indonesia bebas corona berkat doa.
Sekarang kenyataan mulai terjadi. Kasus corona meningkat setiap harinya, per Senin (23/3/2020) sudah mencapai 514 kasus. Sebagian besar kasus ada di Jakarta kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Kepulauan Riau, dan lain sebagainya.
Mengingat rekam jejak pemerintah, mudah untuk percaya bahwa kenyataan di lapangan mungkin lebih buruk daripada yang dinyatakan.
Sebagian besar masalah adalah arogansi pemerintah pusat yang sejak awal belum cukup transparan, baik kepada masyarakat maupun pemerintah daerah.