Suara.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/8/2025).
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan jika penangkapan itu merupakan rangkaian pengungkapan dari Selasa (20/8/2025).
"Rangkaian dari semalam," katanya kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Menurut Fitroh, Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring OTT KPK berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan.
Fitroh juga menyampaikan bahwa pemerasan diduga dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan terkait urusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
"Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," terang dia.
Immanuel Ebenezer yang merupakan Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan) pernah mengapresiasi terkait pemberantasan korupsi pada 2021 silam.
Ketika itu, Noel sepakat dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menuntut mati Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dituntut mati dalam kasus korupsi Asabri.
"Harus dilakukan untuk meminimalisasi ancaman korupsi sistemik di masa depan. Ancaman hukuman mati akan menggentarkan pelaku korupsi bencana, alkes, atau PCR," terangnya dalam pernyataan tertulis, Selasa (14/12/2021).
Baca Juga: 6 Kontroversi Immanuel Ebenezer, Relawan Jokowi Jadi Saksi Eks Pentolan FPI hingga Ditangkap KPK!
Menurut Immanuel, hukuman mati bisa menjadi salah satu solusi memberantas korupsi. Dia menyatakan kerugian negara akibat perbuatan Heru terbilang fantastis.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat korupsi Asabri mencapai Rp22,78 triliun.
"Eksekusi mati paling tepat. Pelaku korupsi di atas 50 miliar harus vonis mati, apalagi ini triliunan," ucapnya seusai bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejagung.
Immanuel juga mendorong penegak hukum menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi alat kesehatan dan pangan di masa pandemi Covid-19.
"Polisi dan KPK harus menyidik kasus korupsi bencana dan juga mafia pangan. Jangan ragu, Presiden dan rakyat juga konstitusi ada di belakang kalian. Ini kejahatan yang luar biasa," tegasnya kala itu.
