Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta pemerintah untuk mengalihkan anggaran pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang ditiadakan akibat pandemi virus corona COVID-19.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan anggaran pelaksanaan UN dapat dialihkan ke perlindungan sekolah dari virus corona melalui program penyemprotan disinfektan sekolah secara berkala, pengadaaan alat pengukur suhu badan dan sabun pencuci tangan.
"KPAI mendorong pengalihan biaya UN (jika memungkinkan) dapat dialihkan, ini dalam upaya melindungi warga sekolah jika sekolah kembali diaktifkan," kata Retno dalam keterangannya, Selasa (24/3/2020).
Retno juga menyebut pihaknya mendukung peniadaan UN yang diputuskan pemerintah bersama Komisi X DPR RI, namun tidak perlu diganti tes online yang dapat dikerjakan siswa di rumah.
"KPAI berharap pemerintah benar-benar meniadakan bukan menggantikan dengan bentuk tes online yang dapat dikerjakan di rumah, namun benar-benar meniadakan. Meniadakan UN tidak masalah, karena UN sudah tidak menentukan kelulusan dan tidak lagi dijadikan penentu masuk ke jenjang yang lebih tinggi," ucapnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 ditiadakan akibat pandemi virus Corona atau Covid-19.
Namun pihak sekolah masih bisa melangsungkan ujian sekolah tanpa diperbolehkan menjalani tes tatap muka dan mengumpulkan siswa dalam satu ruangan kelas.
Nadiem mengatakan alasan pertama peniadaan UN ialah karena untuk keamanan dan kesehatan delapan juta siswa dan keluarganya.
Lagipula untuk saat ini UN sudah tidak lagi menjadi syarat utama bagi kelulusan para siswa.
Baca Juga: Ogah Disebut Cuma Mau Selamat Sendiri, Fraksi Demokrat Tolak Rapid Test
Meski demikian, ia menyebut pihak sekolah bisa saja melakukan ujian sekolah secara online, ataupun dengan menggunakan nilai akhir semester dari masing-masing siswa. Itu semua bisa dipilih tergantung keputusan dari masing-masing pihak sekolah.
