Suara.com - Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengklaim wacana pembebasan narapidana kasus korupsi masih sebatas usulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya Yasonna dikabarkan bakal merevisi Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur pengetatan remisi bagi; Terpidana Narkotika, Terpidana Korupsi dan Terpidana Teroris.
Yasonna menyebut Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang dikeluarkannya tidak terkait PP 99/2012, sebab pada 1 April 2020, dia bersama anggota Komisi III DPR sudah membahas Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK. 01.04.04 Tahun 2020.
"Soal revisi PP 99/2012 pembahasannya belum dilakukan. Itu baru usulan dan bisa saja Presiden tidak setuju," kata Yasonna dalam keterangan resminya pada Sabtu (4/5/2020).
Yasonna menyebut keputusan terakhir tetap berada di tangan Presiden Jokowi dan tetap dengan syarat ketat bagi napi korupsi untuk bebas yakni terkait usia napi yang lebih dari 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan.
“Sayangnya, banyak beredar kabar di publik dari pegiat antikorupsi seolah napi kasus korupsi yang umur 60 tahun ke atas pasti bebas,” ucap Yasonna.
Dia kemudian menjelaskan, kondisi Lembaga Pemasyarakaran Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat yang menurut catatan Dirjen PAS bahwa ada sebanyak 90 napi lanjut usia kasus tindak pidana korupsi.
"Setelah dihitung 2/3 masa pidanannya yang memenuhi syarat sampai dengan 31 Desember 2020. Hanya sebanyak 64 orang (6 orang PP 28/2006 dan 58 orang PP 99/2012),” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut dari 64 orang memenuhi syarat 60 tahun dan 2/3 masa tahanan tersebut, yang menjadi perhatian publik ada pada pengacara OC Kaligis dan mantan Menteri ESDM Jero Wacik.
“Selebihnya, belum bisa dibebaskan karena belum memenuhi syarat 2/3 masa tahanan meskipun sudah berusia lebih 60 tahun,” tutup Yasonna.
Sebagaimana diketahui, Yasonna sebelumnya mengusulkan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan agar bisa membebaskan narapidana kasus korupsi dan narkoba.
TERPOPULER
