REGIONAL:
Suara.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengklaim jumlah pengendara motor baik roda dua maupun roda empat yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB corona di Jakarta mengalami penurunan. Penurunan cukup signifikan jika dibandingkan jumlah pelanggar di hari pertama kebijakan tersebut diterapkan, Jumat (10/4/2020).
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo tak merinci berapa jumlah pasti pelangggaran yang terjadi pada hari kedua penerapan kebijakan PSBB. Hanya saja, Sambodo mengkalim kekinian masyarakat telah lebih memahami terkait aturan PSBB.
"Evaluasi hari kedua PSBB ini semakin sedikit masyarakat yang melanggar aturan PSBB, terutama aturan (memakai) masker. Mereka sudah memahami tapi nanti kita akan sosialisasai," kata Sambodo kepada wartawan, Minggu (12/4/2020).
Menurut Sambodo, pihaknya akan mulai melakukan tindakan terhadap para pengendara yang pelanggar PSBB di Jakarta mulai Senin (13/4/2020) besok. Bagi pengendara yang melanggar aturan PSBB, mereka diminta untuk mengisi pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya itu di atas kertas blanko.
"Ini juga bagian dari pendataan sehingga kita bisa lihat day by day, setiap harinya, sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam mematuhi PSBB ini," jelas Sambodo.
Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menekan laju penyebaran pandemi virus Corona baru Covid-19. Pemberlakuan PSBB itu diteken Anies lewat Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 33 tahun 2020 yang telah ditetapkan pada Jumat (10/4/2020) pukul 00.00 WIB.
Bagi warga yang melanggar aturan penerapan kebijakan PSBB dapat dikenakan sanksi pidana hukuman penjara selama setahun dan denda senilai Rp 100 juta. Mereka yang melanggar dapat dijerat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP.
Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu sendiri berbunyi; setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
TERPOPULER
