Pemerintah Mulai Buka Data ODP-PDP Covid-19, DPR: Jangan Lagi Ditutupi

Suara.com - DPR menyambut baik langkah pemerintah yang mulai membuka data terkait jumlah ODP dan PDP Covid-19. Anggota Komisi IX Kurniasih Mufida berujar bahwa sebelumnya Komisi IX juga telah menyarankan pemerintah transparan soal data tersebut.

Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai data ODP dan PDP Covid-19 dapat meningkatkan kewaspadaan semua pihak. Sehingga ke depan, upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dapat efektif.

"Transparansi data adalah kunci keberhasilan langkah memutus mata rantai penularan wabah. Jangan lagi ada yang ditutup-tutupi," kata Mufida saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).

Dengan dibukanya data tersebut, Mufida meminta pemerintah agar lebih pro aktif dan masif melakukan trasing data masyrakat baik yang berstatus ODP maupun PDP. Ia berujar trasing dapat dilakukan berbasis data mulai tingkat RT dan RW ditambah dengan tes massal PCR terutama di daerah episentrum sebaran Covid-19.

"Semakin cepat trasing dilakukan akan semakin tercatat data status masyarakat sehingga bisa segera dilakukan tindakan cepat untuk menekan penularan Covid-19," kata Mufida.

Sebelumnya, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) atau PDP virus corona di Indonesia mencapai 10.482 orang. Sementara orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 139.137 orang.

Data itu dibuka oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB di Jakarta, Selasa (14/4/2020). Data ini dibuka atas perintah Presiden Joko Widodo.

"Pasien dalam pengawasan 10.482 PDP. Termasuk kategori orang dalam pemantauan sampai saat ini sudah tercatat 139.137 orang," kata Yurianto.

Jumlah pasien meninggal dunia karena virus corona hingga Selasa 14 April 2020 berjumlah 459 orang. Sementara seluruhh pasien yang positif virus corona di Indonesia sebanyak 4.839 orang.

Pasien yang meninggal akibat COVID-19 bertambah 60 orang. Jumlah kasus yang terkonfirmasi positif bertambah 282 kasus. Pasien sembuh bertambah 46 orang sementara yang meninggal bertambah 60 kasus.

"Ini keprihatinan yang sangat mendalam bagi negara dan kita tidak mungkin lagi berdiam diri tidak melanjutkan pekerjaan yang besar ini dan tidak semakin merapatkan barisan untuk bergotong royong," kata Yuri.