Suara.com - Komisi VIII DPR mengkritisi pendistribusian sembako yang sempat mengalami keterlambatan akibat tidak adanya kemasan berupa tas berlogo Presiden Republik Inonesia dan Kementerian Sosial RI serta bertuliskan "Bantuan Presiden RI Bersama Lawan COVID-19".
Menurut Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, keterlambatan tersebut tak seharusnya terjadi. Lantaran yang menjadi tujuan utama ialah pemberian sembako, bukan pemberian tas bertulisan bantuan presiden.
"Jadi keterlambatan itu ya kita sayangkan kalau alasannya tas bertuliskan bantuan presiden. Kan bukan tasnya yang mau dimakan kan, berasnya, sama bahan-bahan pokoknya," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).
Ia mengatakan, seharusnya ada atau tidaknya tas tersebut, sembako harus tetap didahukukan untuk didistribusikan dengan mengemasnya dengan bungkusan lain. Mengingat, sembako tersebut sangat dinanti dan dibutuhkan oleh masyarakat.
"Sehingga masyarakat tidak berkeliaran dan tidak banyak yang pulang kampung dan tidak banyak masalah dan mengeluh. Kalau tas yang bertulis kan batuan presiden kan bulan depan kan masih bisa karena akan ada bantuan lagi," tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga di DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penyaluran bansos berupa sembilan bahan pokok (sembako) untuk masyarakat terdampak Covid-19, yang akan disalurkan selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni.
Bansos sembako itu dibungkus menggunakan tas dengan nuansa warna merah dengan dengan logo kepresidenan.
Selain itu, tulisan “Bantuan Presiden Bersama Perangi Covid-19” juga dicantumkan dan dilengkapi dengan informasi mengenai protokol kesehatan mencegah penularan Virus Corona.
Baca Juga: 10 Ribu Sembako Jokowi Mangkrak di Surabaya, Belum Dikasih ke Orang Miskin
Di dalam tas terdapat 10 item, yakni mi instan, kornet, sarden, sambal, kecap manis, susu, minyak goreng, teh celup, sabun mandi, dan beras 10 kilogram.
