Foto Kepala Daerah di Kemasan Bansos Dapat Dipidanakan?

Namun, penundaan tersebut tidak dibarengi dengan munculnya aturan baru yang mengikat.

"Akibatnya muncul ruang hukum yang abu-abu karena tahap pilkada tidak kunjung jelas karena Perpu tidak segera keluar hingga hari ini. Paling mungkin sanksi diberikan oleh pemerintah pusat sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, harus ada tindak tegas dari pusat terhadap oknum-oknum ini.

"Kemendagri harus keluarkan aturan tegas soal politisasi bansos karena kalau tidak, mentalitas politik pragmatis pemipin daerah ditambah pengawasan lokal yang lemah akan membuat mereka leluasa melakukan penyimpangan," katanya.

Istana: Stop politisasi bansos

Pihak Istana meminta para kepala daerah untuk tidak memanfaatkan momen bencana untuk berkampanye politik melalui bansos.

"Itu tidak tepat dari kacamata etika politik karena masyarakat sekarang tidak butuh kampanye, mereka butuh bantuan untuk bertahan hidup. Stop berpolitik dan mulai bekerja menyelamatkan rakyat," kata tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian.

Saat ditanya mengenai rencana penerbitan Perpu terkait penundaan tahapan pilkada, Donny mengatakan Istana masih menimbang sembari mencermati dinamika.

"Tapi sejauh ini saat belum ada hukum yang mengatur, pemerintah mengimbau agar momen krisis ini jangan dipakai untuk politik jangka pendek, kampanye. Ini momen keselamatan rakyat di atas apapun," katanya.

Mengapa bansos rawan politisasi?

Titi Anggraini mengatakan terdapat beberapa alasan mengapa bansos rawan diselewengkan baik untuk kepentingan politik maupun tujuan pelanggaran lainnya.

Pertama, kata Titi, adalah mentalitas dan perilaku kepala daerah yang menyimpang, koruptif, dan tidak berintegritas. Faktor ini yang menjadi penyumbang terbesar penyalahgunaan dana bansos.

"Kedua, mentalitas itu ditambah dengan tipologi penggunaan bansos yang lebih mudah dan fleksibel. Artinya perencanaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana itu mudah dibandingkan penggunaan program pemerintah yang lain," kata Titi.

Ayah 13 anak positif terkena Covid-19, seperti apa kehidupan dalam karantina mereka? Covid-19: Gejala, penyebaran, cara penanganan, pengobatan dan penyembuhan Kereta api dan jejak penjajahan Belanda di Priangan: dari tanam paksa hingga plesiran

Ketiga, lanjut Titi, adalah tidak berfungsinya institusi pengawasan sehingga membuka lebar pintu penyimpangan. "Kalau DPRD dan inspektorat mengawasi maksimal maka politisasi bansos itu tidak akan terjadi," katanya.

Terakhir, karena para kepala daerah tidak berprestasi sehingga merasa takut untuk tidak terpilih kembali dalam pilkada mendatang.

"Mereka tidak percaya diri mengandalkan kinerja yang sudah dilakukan, makanya berusaha mempercantik diri dengan cara instan dan menggunakan sumber daya negara pula melalui bansos," katanya.

PDIP: Jangan diperdebatkan, rakyat cerdas

Beberapa kepala daerah yang diduga menaruh foto mereka di bansos - termasuk dari daerah di provinsi Lampung, Jawa Barat dan Jawa Tengah, merupakan kader PDIP.

Saat dikonfirmasi, politikus PDIP Aria Bima meminta agar isu tersebut tidak dipolemikan terlalu berlebih sehingga dapat menghambat distribusi bansos sampai ke masyarakat dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.

"Kemudian bansos pusat terus ditimpa stiker bupati, dan ketimpa stiker gubernur. Ginilah, bansos tidak bisa diselesaikan semua oleh pusat, tapi juga provinsi, daerah, swasta, LSM, NGO, ormas. Semua bergotong royong memenuhi bansos. Jadi menurut saya ada salah-salah sedikit tidak usah dibesar-besarkan lah.

"Bansos dari pusat itu relatif jumlahnya biasa-biasa saja. Jumlah besar ada di gotong royong masyarakat dan bupati. Nyawa itunya adalah bansos dimonitor sampai ke masyarakat. Kedua, datanya tepat waktu tepat sasaran, itu paling penting," kata Aria.

Kepedihan dan mimpi buruk perawat ketika harus mematikan ventilator pasien Covid-19 Bayi satu bulan di Thailand sembuh berkat racikan obatobat apa yang paling menjanjikan? Seorang nenek 90 tahun mendaki gunung untuk galang dana membantu penanganan virus corona

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu menyebut bahwa rakyat Indonesia telah cerdas, dan mampu melihat kinerja kepala daerah.

"Rakyat tidak akan melihat itu [bansos] akan memperkuat [elektabilitas] karena mereka melihat track record bupati yang sudah lima tahun, kinerja baik dan buruk sudah terlihat kok," katanya.

https://twitter.com/LaodeMSyarif/status/1254520542826135552

Bupati Klaten Sri Mulyani membantah tuduhan kesengajaan dan berargumen bahwa ada "kesalahan di lapangan."

Kepala Dinas Sosial Ogan Ilir Irawan Sulaiman yang dikontak kompas.com juga membantah tuduhan kepentingan politik dalam pemasangan foto Bupati Ogan IIir Ilyas Panji Alam.

"Tidak ada urusan kepentingan politik dalam kemasan yang memasang wajah bupati, sebab memang saat ini bapak Ilyas Panji Alam sedang menjabat bupati. Lagi pula pelaksanaan pilkada kan diundur," katanya.