Cegah Kerumunan, Pemerintah Delhi Pasang Pajak 70 Persen Khusus Miras

Suara.com - Pemerintah New Delhi akan memberlakukan pajak khusus sebanyak 70 persen untuk pembelian alkohol mulai Selasa (5/5), guna mencegah kerumuman-kerumumnan di toko minuman keras (miras) selama masa relaksasi lockdown di India.

Melansir dari Reuters, pemerintah Delhi mengumumkan kebijakan pajak alkohol yang disebut dengan 'biaya khusus corona' ini pada Senin (4/5) malam.

Kebijakan ini diterapkan setelah melihat banyak warga yang malah menyalahagunakan masa relaksasi yang akan berlaku hingga 17 Mei,  sebagai kesempatan untuk membeli persediaan miras yang berujung pada pelanggaran jaga jarak sosial.

Sebelumnya pada Senin pagi yang merupakan hari pertama diberlakukannya relaksasi periode lockdown, ratusan warga terlibat antrean panjang di depan sebuah toko minuman keras di kota Delhi. Ketua Menteri Delhi Arvind Kejriwal menyayangkan tindakan publik ini.

"Sangat disayangkan kekacauan itu terlihat di beberapa toko minuman keras di Delhi," kata Arvind.

"Jika kita mengetahui adanya pelanggaran jarak sosial dan norma-nomra lain di daerah mana pun, maka kita harus menutup dan mencabut relaksasi di sana," tambahnya.

Senada dengan Delhi, negara Andhra Pradesg Selatan juga memutuskan untuk menaikkan harga alkohol setelah ratusan warganya berkerumun demi membeli miras.

Pajak atas minuman keras merupakan kontributor utama pendapatan bagi setidaknya 36 negara bagian di India dan wilayah federal. Negara-negara tersebut kini tengah kewalahan lantaran merosotnya ekonomi akibat pandemi.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, India pada Selasa (5/5), mencatat adanya kenaikan sebanyak 3.900 kasus infeksi baru, yang membuat total kasus Covid-19 di India menyentuh angka 46432 dengan 1.568 kematian.

Para pakar kesehatan India mengatakan, kenaikan harian yang muncul menujukkan India tetap memiliki sebaran Covid-19 yang tinggi, meski telah memberlakukan periode penguncian skala nasional sejak akhir Maret.

"Kurva belum menunjukkan tren penurunan. Ini memprihatinkan," kata direktur utama Institus Ilmu Kedokteran All-India, Dr Randeep Guleria.