“Bisa jadi mereka lebih memilih menjual telepon pintarnya untuk beli sembako atau bayar kontrakan rumah di masa sulit ini, daripada ikut Kartu Prakerja yang harus diakses dengan kuota internet yang juga harus dibeli,” timpalnya.
Dia menambahkan, pelatihan ini tidak menyediakan jaminan akses terhadap pekerjaan yang sebenarnya, tapi justru akan menambah beban pemerintah di masa mendatang karena output program ini tidak terserap di pasar kerja yang ada.
Oleh sebab itu, GP Ansor memandang program Kartu Prakerja harus didesain ulang dengan mengintegrasikan perspektif krisis dan pendekatan the new normal.
"Hentikan kerja sama dengan platform digital Kartu Prakerja di saat pandemi masih berlangsung. Realokasikan anggaran untuk bantuan tunai bagi masyarakat (cash tranfer program),” tegas Gus Yaqut.
Yaqut mengatakan, memberikan bantuan tunai akan bisa menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menjadi asa menjaga pertumbuhan ekonomi mengingat konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama PDB Indonesia.
“Menghentikan pelatihan online bukan saja menyelamatkan APBN dari kemubaziran, namun juga akan menambah jumlah penerima manfaat bantuan sosial."
