Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menilai program pelatihan berupa kursus online dari Kartu Prakerja tidak tepat dilakukan dalam situasi pandemi Covid-19.
Apalagi, besaran anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 5,6 triliun.
Menurutnya, program Kartu Prakerja tidak transparan. Belum lagi, anggapan terhadap Kartu Prakerja bahwa program itu tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia.
Persoalan tersebut, katanya, juga diperparah dengan kondisi daerah yang tidak semuanya bisa mengakses jaringan internet.
"Sebagaimana kita ketahui saat ini pemerintah telah menjalankan program Kartu Prakerja yang menimbulkan banyak permasalahan, sistem registrasi online yang tidak bisa diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Karena menurut data, hanya sekitar 60 persen daerah yang bisa akses internet," tutur Mufidayati dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/5/2020).
Berdasarkan pandangan tersebut, Mufidayati meminta pemerintah agar menghentikan program Kartu Prakerja serta mengalihkan anggarannya untuk bantuan yang lebih tapat sasaran.
"Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR RI dalam kesempatan ini mendorong DPR RI untuk meminta kepada pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja dan dialihkan anggarannya untuk membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi dan upaya rekoveri kondisi ekonomi pasca pandemi," katanya.
TERPOPULER
