Cegah Warga Sudah Meninggal Dapat Bansos, Istana: Jangan Pakai Data Lama

Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian meminta pada seluruh Dinas Sosial di sejumlah Pemda untuk memperbaruhi data penerima bantuan sosial kepada warga miskin dan yang terdampak virus corona Covid-19.

Donny mengatakan warga yang menerima bantuan harus sesuai dengan data baru. Sehingga kata dia, tidak ada lagi warga yang sudah meninggal tercatat sebagai penerima bansos.

"Jadi memang dinas sosial masing-masing pemerintah kabupaten kota provinsi itu harus mengupdate data. Nah data yang dipakai jangan data lama," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Jumat (15/5/2020)..

Untuk itu, Donny meminta pada pemerintah daerah segera memperbaharui data warga penerima bantuan. Sehingga kata Donny, penyaluran bansos tepat sasaran.

"Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh untuk mengupdate data sehingga distribusi bansos tidak kalah sasaran," ucap dia.

Sebelumnya, sebanyak empat warga Kabupaten Pasaman Sumatera Barat (Sumbar) yang sudah meninggal dunia terdaftar sebagai orang yang menerima bantuan langsung tunai (BLT).

Dilansir Covesia.com-jaringan Suara.com, persoalan tersebut membuat heboh warga, apalagi nama penerima yang sudah meninggal tersebut beredar di media sosial (medsos) Facebook. Nama tersebut diunggah seorang pengguna Facebook dengan akun Wania Fitriani.

Menanggapi kehebohan tersebut Kepala Dinas Sosial Pasaman Amdarisman ketika dikonfirmasi Covesia.com, mengakui fakta tersebut.

"Kalau data BLT dari Kemensos pusat memang demikian. Sebab data penerima dan jumlah dananya itu sudah langsung dikirim oleh Kemensos pusat ke pemerintah Kabupaten Pasaman. Ini mungkin kelemahan data dari Pusdatin Kemensos yang masih memakai data penduduk yang lama dan tidak terbaru," katanya, Jumat (8/5/2020).

Amdarisman menyebut, dari data itu ada beberapa kategori data salah yang ditemukan pihaknya di lapangan.

"Ada data penerima yang sudah meninggal dunia, data ganda, dan bahkan penerima tidak ditempat (pindah). Kemudian KK berbeda dengan NIK yang sama dan sebaliknya NIK berbeda dengan KK yang sama. Data yang salah seperti Itulah yang kami sandingkan sampai disini untuk dibersihkan dan dikirim kembali ke pusat untuk tidak disalurkan," tambahnya.