REGIONAL:
Suara.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menanggapi insiden penangkapan eks TNI yang mengirim surat pada Presiden untuk mundur dan insiden Diskusi Pemberhentian Presiden di UGM.
Menurut Sudirman Said, dua insiden itu merupakan bentuk dari adanya gejala demokrasi.
Hal ini dia sampaikan ketika ditanya Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.
"Sekarang ini kok ada kesan banyak tuntutan, terakhir ini, Presiden untuk mundur. Ada kesan begitu, ada yang namanya Ruslan Buton dan Diskusi di UGM itu juga ada diskusi tentang pemberhentian Presiden. Kalau Bung Dirman sendiri melihat ini sebagai gejala apa ya?" tanya Refly di kanal Youtube-nya yang diunggah pada Sabtu, (30/5/2020).
Sudirman Said lantas menjawab, "Bung Refly lebih tahu, ini gejala demokrasi, ya."
Jawaban itu langsung disambut tawa baik oleh Sudirman Said dan Refly Harun.
Sudirman melanjutkan bahwa dua insiden itu merupakan bentuk pengungkapkan suara rakyat. Termasuk rakyat yang pernah memiliki jabatan.
"Ya rakyat boleh bicara apa saja. Siapapun itu mau Kapten atau Jenderal. Saya selalu have the same right of voice apapun yang jadi pikirannya," kata Sudirman.
Menurut Sudirman, di masa demokrasi yang terbuka ini bisa memiliki kesiapan secara moral dan kompetensi.
"Nah, tentu saja risiko dari demokrasi di alam seperti ini di mana media sosial begitu mengemuka, menjadi public leader di masa yang terbuka ini menuntut kesiapan baik moral maupun kompetensi," lanjut Sudirman.
Ketika isu yang dilayangkan kepada Presiden ini kemudian dikaitkan dengan Covid-19, Sudirman mmemiliki jawaban lanjutan.
Pria yang kini aktif di Palang Merah Indonesia (PMI) ini menilai bahwa krisis adalah cara menguji kemampuan para pemimpin secara spontan.
"Ini gejala demokrasi yang biasa saja. Kalau dikaitkan dengan Covid-19 ini, rasanya memang krisis itu the real test buat pemimpin karena krisis tidak ada planning-nya, tidak ada script-nya. Krisis itu spontan tidak direncanakan, karena itu kemampuan spontan yang diuji," papar Sudirman Said.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu seorang Panglima Serdadu Eks Trimata Nusantara, Rulsan ditangkap diduga berkaitan dengan isi surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur dari jabatannya.
Kepala Penerangan Komando Resimen (Kapenrem) 143/Kendari Mayor Sumarsono membenarkan kabar penangkapan tersebut. Menurutnya, Ruslan ditangkap anggota Pusat Polisi Militer (Puspom) dan Mabes Polri.
"Dari Puspom dan Mabes Polri," kata Sumarsono saat dikonfirmasi, Kamis (28/5/2020).
Menurut Sumarsono, Ruslan sudah tidak berstatus sebagai anggota TNI setelah dipecat terkait kasus pembunuhan pada tahun 2017.
Kini, proses hukum yang menjerat Ruslan pun tengah ditangani aparat kepolisian lantaran statusnya bukan lagi sebagai anggota TNI.
Sementara itu , sebuah diskusi webinar yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society Fakultas Hukum UGM tengah menuai kehebohan publik lantaran judul seminar yang dianggap berkonotasi dengan gerakan makar.
Acara seminar daring yang digelar oleh sebuah komunitas hukum tata negara itu dipromosikan di sosial media dengan judul 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'.
TERPOPULER